Soroti Keracunan di Sleman, Bupati Harda Kiswaya Minta Penyedia MBG Dievaluasi Tegas

SLEMAN, POPULI.ID – Sebanyak 379 siswa dari empat sekolah di Kapanewon Mlati, Sleman, dilaporkan mengalami keracunan yang diduga disebabkan oleh konsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG). Empat sekolah yang terdampak adalah SMP Muhammadiyah 1 Mlati, SMP Muhammadiyah 3 Mlati, SMPN 3 Mlati, dan SMP Pamungkas Mlati.

Menanggapi insiden ini, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG yang menjadi bagian dari program nasional.

“Yang jelas, ini harus jadi bahan evaluasi. Saya harap ada kolaborasi yang lebih kuat antara Pemkab Sleman dan Badan Gizi Nasional agar kejadian ini tidak terus terulang. Pemerintah Kabupaten Sleman menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini,” kata Harda kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).

Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan sejak proses awal. Termasuk penunjukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia MBG, sistem pengawasan, dan kepastian bahwa makanan yang disajikan benar-benar higienis. Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan dalam bentuk sub-kontrak penyediaan MBG yang bisa mengurangi kualitas makanan.

“Jangan-jangan disub-subkan. Kalau iya, bagaimana pengawasannya? Kalau tidak dikontrol dengan baik, ya timbul kejadian seperti ini. Maka regulasi dan pengawasan harus diperketat agar MBG benar-benar aman dan layak dikonsumsi,” tegasnya.

Harda menyatakan bahwa apabila ditemukan penyedia MBG yang terbukti lalai, maka tindakan tegas harus diambil, termasuk pencabutan izin kepada SPPG.

“Kalau sudah berulang kali terjadi ya dicabut izinnya saja. Tidak usah ewuh pekewuh, karena ini menyangkut kesehatan anak-anak kita, generasi masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi munculnya pernyataan publik bahwa guru di sekolah harus mencicipi MBG sebelum dibagikan ke siswa, Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto, memberikan klarifikasi.

“Pertama, saya memohon maaf atas salah persepsi yang mungkin timbul. Guru tidak wajib mencicipi makanan, tetapi dapat mengecek kelayakan makanan dari bentuk, warna, atau aroma sebagai bentuk kehati-hatian,” jelas Susmiarto.

Menurutnya, jika ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi, sekolah wajib segera menghubungi penyedia. Namun, ia menegaskan bahwa penyediaan dan penyaluran MBG merupakan tanggung jawab SPPG yang berada di bawah koordinasi langsung Badan Gizi Nasional (BGN).

“Keterlibatan pemerintah daerah dalam program ini sangat terbatas. Namun kami tetap berupaya maksimal melalui perangkat yang ada, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, untuk mengantisipasi agar kasus serupa tidak terulang,” ucapnya.