Ribuan Massa di Gejayan Tuntut Prabowo-Gibran Turun, Kritik MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih

SLEMAN, POPULI.ID – Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi unjuk rasa di pertigaan Gejayan, Kabupaten Sleman, Sabtu (13/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun dari jabatannya.

Para peserta aksi menilai pemerintahan saat ini tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Selain itu, mereka juga menuding sejumlah kebijakan pemerintah lebih menguntungkan kelompok pemodal dan oligarki dibanding kepentingan rakyat.

Salah satu peserta aksi, Marsinah, menyampaikan bahwa penghentian sejumlah program prioritas pemerintah menjadi langkah yang perlu didorong untuk mengurangi beban anggaran negara dan mencegah potensi persoalan di masyarakat.

“Solusi yang paling dekat adalah menghentikan MBG, kemudian menghentikan Koperasi Desa Merah Putih. Belum lagi kalau kita bicara Danantara, menurut kami program-program itu berpotensi menjadi sarang korupsi,” ujar Marsinah saat diwawancarai di sela aksi.

Menurutnya, sejumlah program tersebut juga berpotensi memunculkan persoalan sosial di tingkat desa. Ia menyinggung adanya kompetisi perekrutan tenaga kerja yang dinilai tidak jelas mekanismenya serta tambahan beban kerja bagi guru honorer dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Marsinah menilai anggaran yang digunakan untuk program-program tersebut seharusnya dapat dialihkan ke sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau bisa didesak supaya dananya dikembalikan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” katanya.

Dalam orasinya, Marsinah juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang dinilainya semakin memburuk. Ia menyebut pasar tradisional kini semakin sepi pembeli, sementara angka pemutusan hubungan kerja (PHK) terus bertambah.

Menurutnya, banyak pekerja sektor informal, termasuk pengemudi ojek online, menghadapi tekanan ekonomi akibat tingginya biaya operasional dan berbagai potongan dari perusahaan aplikasi.

“Banyak orang yang terkena PHK. Buruh ojek online harus bekerja dengan berbagai beban, sementara regulasi yang ada dianggap lebih menguntungkan perusahaan besar,” ujarnya.

Selain menuntut Prabowo-Gibran turun dari jabatan, massa juga mendesak pemerintah menghentikan program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, serta berbagai proyek strategis nasional yang dinilai tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat.

Massa juga meminta pemerintah fokus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan menciptakan lapangan kerja dengan upah yang layak dibanding memperbanyak program bantuan sosial.

“Orang akan tetap bisa hidup sejahtera kalau mereka memperoleh pekerjaan dengan upah yang layak, sehingga bisa produktif dan hidup dengan baik,” kata Marsinah.

Dalam aksi tersebut, peserta juga menyinggung persoalan agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka menyoroti sejumlah kasus penggusuran lahan yang berkaitan dengan tanah Kasultanan dan Kadipaten yang menurut mereka telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menurut Marsinah, berbagai pembangunan dan pengembangan kawasan wisata dinilai turut mempersempit akses masyarakat terhadap sumber daya tanah yang selama ini menjadi penopang kehidupan warga.

Aliansi Rakyat Memanggil menegaskan akan terus menggelar aksi hingga tuntutan mereka mendapat perhatian. Aksi kali ini diikuti berbagai kelompok masyarakat, mulai dari mahasiswa, guru, akademisi, peneliti, hingga sejumlah warga yang mengaku terdampak kebijakan pemerintah.

Selain isu ekonomi dan agraria, massa juga menyoroti kebijakan luar negeri pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat serta menuai berbagai kritik dari peserta aksi. Mereka menilai berbagai persoalan tersebut menjadi alasan perlunya perubahan kepemimpinan nasional. (populi.id/Hadid Pangestu)