Pemerintah Stop Impor Beras, Pakar Dedah Dampaknya Bagi Petani hingga Konsumen

BANTUL, POPULI.ID – Keputusan pemerintah Indonesia untuk menghentikan impor beras di tengah anjloknya harga beras dunia hingga 42 persen memicu beragam tanggapan publik.

Menanggapi isu tersebut, dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sekaligus pakar perdagangan internasional, Arie Kusuma Paksi, memberikan analisis komprehensif mengenai dampak kebijakan ini dari sisi politik, ekonomi, serta dinamika perdagangan global.

Arie menjelaskan bahwa kebijakan penghentian impor membawa keuntungan politik sekaligus memberikan perlindungan bagi petani.

“Kebijakan ini menguntungkan secara politik dan bagi petani karena menjaga harga gabah tetap tinggi serta menekan ketergantungan pada impor,” ujarnya dikutip dari laman UMY, Selasa (18/11/2025).

Meski demikian, Arie menegaskan bahwa risiko ekonomi makro tetap perlu diwaspadai, terutama jika terjadi gangguan produksi.

“Risikonya cukup besar bila terjadi gagal panen atau cuaca ekstrem. Harga dunia memang turun, tetapi harga domestik tetap tinggi sehingga konsumen masih menanggung beban,” tambahnya.

Ia menilai bahwa kebijakan ini berpotensi mengurangi fleksibilitas Indonesia ketika cadangan beras menipis. Turunnya harga beras global sendiri, menurut Arie, dipengaruhi oleh kombinasi faktor produksi dan dinamika perdagangan internasional.

Setidaknya terdapat lima pemicu utama. Pertama, produksi dunia yang melimpah terutama dari India. Kedua, dicabutnya larangan ekspor beras oleh India sehingga pasokan global meningkat signifikan.

Ketiga, melemahnya permintaan impor dari negara-negara besar, termasuk Indonesia dan Filipina. Keempat, persaingan ketat antara eksportir utama seperti Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Kelima, stok global yang menumpuk sehingga memicu oversupply.

Dari perspektif geopolitik pangan, Arie menilai bahwa keputusan berhenti mengimpor beras memang sedikit meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam jangka pendek karena eksportir kehilangan salah satu pembeli utama. Namun dampak itu tidak berkelanjutan.

“Eksportir akan mencari pasar alternatif. Jika suatu hari Indonesia membutuhkan impor dalam kondisi darurat, harganya bisa jauh lebih mahal,” tegasnya.

Ketika disinggung apakah harga beras dunia yang rendah dapat dimanfaatkan untuk menambah cadangan, Arie menyebut bahwa hal tersebut memungkinkan secara teori. Namun kondisi surplus dalam negeri membuat impor tambahan justru kontraproduktif.

“Stok Bulog sedang besar. Jika impor ditambah, itu bisa menekan petani dan menambah beban penyimpanan. Solusi terbaik adalah impor terbatas untuk cadangan, sambil tetap melindungi petani pada masa panen,” jelasnya.

Arie menekankan bahwa kebijakan stop impor membawa dampak berbeda bagi petani dan konsumen. Petani diuntungkan karena harga gabah terjaga, sementara konsumen tetap menghadapi harga beras eceran yang tinggi. Stabilitas harga sangat bergantung pada distribusi Bulog serta efektivitas tata niaga pangan nasional.

“Saya tidak melihat kebijakan ini akan memicu konflik dagang dengan negara eksportir seperti Thailand atau Vietnam. Namun, para eksportir kemungkinan akan mencari pasar baru atau menegosiasikan kontrak yang lebih ketat untuk menjaga stabilitas permintaan,” tambahnya.

Sebagai penutup, Arie mendorong pemerintah untuk memperkuat strategi jangka panjang guna mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi pasar dunia. Upaya tersebut mencakup peningkatan produktivitas dan infrastruktur irigasi, pembenahan tata niaga dan logistik pangan, penerapan kebijakan impor berbasis indikator (rule-based), pemanfaatan cadangan regional ASEAN+3, serta menjaga keterjangkauan harga bagi rumah tangga miskin.

“Dengan pendekatan tersebut, Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada pasar global, tetapi tetap dapat memanfaatkan harga rendah secara strategis,” pungkasnya.