SLEMAN, POPULI.ID — Pemerintah Kabupaten Sleman terus mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pengembangan bank sampah. Salah satu contoh yang berkembang di tingkat kalurahan adalah Bank Sampah Sawo Kecik di Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak.
Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman, Fitasari Ayu Wardani, menjelaskan bahwa strategi utama pengembangan bank sampah dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat.
“Yang pertama itu sosialisasi, tentang kenapa kita harus mengelola sampah dari rumah tangga. Kemudian kita fasilitasi pembentukan kelompok seperti KPSN, bank sampah, atau bentuk lainnya,” ujarnya.
Setelah tahap fasilitasi, DLH memberikan pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari pelatihan pemilahan sampah, pembuatan kerajinan, hingga pengolahan sampah organik. Program tersebut dilanjutkan dengan pendampingan oleh 120 tenaga pendamping serta kegiatan studi banding ke lokasi pengelolaan sampah yang dinilai lebih maju.
Selain pendampingan langsung, edukasi juga dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), baik secara langsung maupun melalui media sosial dan leaflet.
Namun, Fitasari mengakui sejumlah tantangan dalam pengelolaan bank sampah. Salah satunya adalah keberlanjutan relawan. “Kalau hanya mengejar uang, biasanya tidak bertahan lama. Tapi kalau berbasis kesadaran, itu bisa bertahan,” katanya.
Tantangan lain adalah fluktuasi harga barang bekas (rosok) yang dapat merugikan bank sampah, serta belum adanya bank sampah induk di Sleman yang mampu menampung dalam skala besar sehingga harga jual bisa lebih tinggi.
Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah dari rumah tangga. Menurutnya, kualitas sampah yang terpilah dengan baik akan meningkatkan nilai jual, termasuk untuk bahan bakar turunan seperti refuse-derived fuel (RDF).
“Kalau sampah tercampur organik, jadi basah dan nilai kalorinya turun. Jadi pemilahan dari rumah itu kunci,” jelasnya.
Ke depan, Pemkab Sleman menargetkan pembentukan satu kelompok pengelola sampah (KPSN) di setiap padukuhan. Saat ini, baru sekitar 400 dari total 1.212 padukuhan yang memiliki KPSN, dan sebagian di antaranya tidak aktif. Target tersebut diharapkan tercapai pada 2028.
Direktur Bank Sampah Sawo Kecik, Hetty Astuti Imaningsih, menyebut bahwa bank sampah yang dikelolanya kini mampu mengolah sekitar 1,7 ton sampah per bulan dari sekitar 35 jenis sampah.
“Kami buka seminggu sekali, setiap Sabtu, dengan sekitar 30 nasabah per minggu. Sampah berasal dari warga Kalurahan Wedomartani,” ujarnya.
Jenis sampah yang diterima meliputi plastik, kertas, logam, kaca, hingga minyak jelantah. Sistem tabungan diterapkan, di mana nasabah dapat mengambil hasilnya dua kali setahun, yakni saat Natal dan Lebaran.
Dalam satu kali setoran, rata-rata nasabah dapat memperoleh Rp20.000 hingga Rp25.000. Nilai tersebut bisa lebih tinggi jika jenis sampah yang disetor memiliki harga jual tinggi, seperti kertas HVS.
Bank Sampah Sawo Kecik sendiri berawal dari edukasi di satu RT, kemudian berkembang hingga mencakup satu kawasan di Wedomartani. Saat ini, baru sekitar tujuh dari 25 padukuhan di wilayah tersebut yang memiliki bank sampah aktif.
Meski demikian, Hetty mengakui keterbatasan masih menjadi kendala, terutama dari sisi lahan dan jumlah relawan. Saat ini, bank sampah tersebut hanya didukung tujuh relawan.
“Yang penting sekarang kita mengedukasi warga bahwa sampah itu tanggung jawab masing-masing. Terutama sampah organik, harapannya bisa diolah di rumah,” katanya.
Dukungan terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga datang dari DPRD Sleman. Wakil Ketua DPRD Sleman, Hasto Karyantoro, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan sampah.
“Secara kebijakan umum, Sleman berkomitmen membebaskan diri dari problem sampah, termasuk melalui pembangunan TPST dan penguatan komunitas pengelola sampah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa potensi ekonomi dari sampah cukup besar, namun sangat bergantung pada sistem manajemen dan teknologi yang digunakan.
DPRD Sleman juga memberikan dukungan melalui anggaran, pembinaan kelompok masyarakat, serta bantuan sarana seperti alat edukasi dan kendaraan pengangkut sampah.
Selain itu, mulai tahun anggaran ini, pemerintah juga memberikan subsidi bagi 120 pendamping pengelolaan bank sampah untuk memastikan program berjalan konsisten dan berkelanjutan.
“Kita ingin model seperti Sawo Kecik ini bisa direplikasi di banyak tempat melalui edukasi yang dilakukan DLH,” kata Hasto.
