Akademisi UMY Ungkap Mengapa AI Bakal Menentukan Masa Depan Geopolitik Dunia

BANTUL, POPULI.ID – Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan tidak lagi sekadar menjadi teknologi pendukung produktivitas maupun aplikasi percakapan seperti ChatGPT.

Di tengah meningkatnya rivalitas global, AI telah menjelma menjadi aset strategis yang diperebutkan berbagai negara.

Pasalnya, teknologi ini dinilai mampu menentukan keseimbangan kekuatan ekonomi, militer, hingga geopolitik dunia di masa depan.

Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sekaligus pakar Ekonomi Politik Internasional, Arie Kusuma Paksi menjelaskan dua dimensi utama AI.

Di satu sisi, AI mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi industri, dan produktivitas. Namun di sisi lain, AI menjadi fondasi penting bagi pengembangan sistem pertahanan, intelijen, serta keamanan siber.

“AI adalah teknologi dua wajah. Negara yang mampu menguasai AI akan memperoleh keunggulan ekonomi sekaligus keunggulan strategis di bidang militer dan intelijen. Karena manfaatnya sangat besar, AI kini mulai diperlakukan seperti minyak atau teknologi nuklir pada masa lalu, yakni sebagai aset strategis yang harus dikuasai negara,” jelas Arie dilansir dari laman UMY, Selasa (21/7/2026).

Perang Teknologi dan Chip Semikonduktor

Menurut Arie, perubahan peranan AI menjadi alasan bergesernya persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Perang dagang kedua negara kini telah berubah menjadi kompetisi penguasaan teknologi.

Inti persaingan tersebut berada pada penguasaan chip semikonduktor berteknologi tinggi yang menjadi “otak” bagi pengembangan AI modern.

Saat ini, Amerika Serikat terus memperketat pembatasan ekspor chip canggih kepada Tiongkok. Mereka juga mendorong pembatasan penjualan peralatan produksi chip dari perusahaan seperti ASML dan Tokyo Electron.

Meskipun demikian, Arie menilai kebijakan tersebut tidak selalu menghasilkan dampak yang diharapkan.

“Tekanan Amerika Serikat justru bisa menjadi bumerang. Ketika akses terhadap chip dibatasi, Tiongkok semakin terdorong membangun industri chipnya sendiri sehingga dalam jangka panjang dapat mempercepat kemandirian teknologi mereka,” ujarnya.

Akumulasi Keunggulan dan Infrastruktur Digital

Lebih lanjut, Arie menjelaskan bahwa penguasaan AI berpotensi mengubah peta kekuatan global. Negara yang memiliki akses data besar, infrastruktur komputasi tinggi, dan SDM unggul akan memperoleh keuntungan kompetitif yang terus meningkat.

“Keunggulan AI bersifat akumulatif. Semakin banyak data, kapasitas komputasi, dan peneliti yang dimiliki, semakin besar pula peluang suatu negara untuk terus unggul dibandingkan negara lain. Namun, ini masih merupakan proyeksi karena perkembangan AI berlangsung sangat cepat,” katanya.

Oleh karena itu, perebutan pengaruh global tidak lagi bertumpu pada sumber daya alam semata, melainkan bergeser ke penguasaan infrastruktur digital. Pabrik chip semikonduktor, pusat data (data center), hingga jaringan kabel internet bawah laut kini menjadi aset strategis yang menentukan posisi tawar negara di kancah internasional.

“Kita melihat dunia mulai terbelah ke dalam blok-blok teknologi. Persaingan ini membuat isu yang sebelumnya murni bisnis berubah menjadi isu keamanan nasional sehingga kerja sama perdagangan internasional pun menjadi semakin kompleks,” jelas Arie.

Posisi dan Tantangan Indonesia

Di tengah perlombaan tersebut, Arie menilai Indonesia saat ini masih lebih banyak berperan sebagai pengguna dan pasar AI, bukan sebagai pengembang teknologi. Penyebabnya, Indonesia belum memiliki industri semikonduktor maupun kapasitas riset AI yang mampu bersaing di tingkat global.

Meski demikian, pemerintah telah menyusun peta jalan pengembangan AI nasional serta berbagai kebijakan untuk mendukung program prioritas periode 2026–2029. Pemerintah bahkan menargetkan kontribusi AI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 12 persen atau setara USD366 miliar pada 2030.

Namun, Arie mengingatkan agar target tersebut tidak sebatas wacana.

“Itu masih target dalam dokumen perencanaan. Keberhasilannya harus diukur berdasarkan implementasi dan data yang benar-benar tercapai, bukan hanya berdasarkan target yang ditetapkan,” ungkapnya.

Langkah Strategis Indonesia ke Depan

Agar tidak tertinggal dalam kompetisi AI global, Arie mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah konkret:

Regulasi dan Pembiayaan: Memperkuat regulasi tata kelola data, memberikan insentif riset AI, serta memperluas pendanaan inovasi nasional.

Politik Luar Negeri: Memanfaatkan politik bebas aktif agar dapat menjalin kerja sama teknologi dengan berbagai negara tanpa bergantung pada satu kekuatan.

Pengembangan SDM: Memperluas program beasiswa, memperkuat kolaborasi perguruan tinggi dan industri, serta meningkatkan jumlah talenta AI nasional.

Selain itu, Indonesia tidak perlu memaksakan diri mengembangkan model AI berskala raksasa yang membutuhkan investasi sangat tinggi. Sebaliknya, fokus pengembangan AI sebaiknya diarahkan untuk solusi kebutuhan nasional, seperti sektor pertanian, layanan kesehatan, mitigasi bencana, hingga pelayanan publik.

“Indonesia harus fokus membangun kekuatan AI yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pada saat yang sama, investasi pada data center dan energi bersih juga harus dipercepat karena keduanya merupakan fondasi utama bagi pengembangan ekosistem AI yang berkelanjutan,” pungkas Arie.