BANTUL, POPULI.ID – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam pidatonya menyebutkan bahwa Amerika Serikat ingin merebut Greenland dengan cara apapun.
Ia mengatakan jika dapat mengendalikan wilayah Denmark, maka akan berpengaruh besar kepada keamanan negara Amerika Serikat, mengingat meningkatnya aktivitas Rusia dan China di Arktik. Trump menambahkan jika tidak segera merebut Greenland, Rusia dan China akan melakukan hal tersebut.
Guru Besar Departemen Hubungan Internasional UGM, Prof Nur Rachmat Yuliantoro menilai keinginan Trump yang ingin merebut Greenland merupakan suatu hal yang perlu ditanggapi serius, namun menurutnya hal ini bukanlah kebijakan yang realistis.
“Meskipun Greenland secara geografis memiliki wilayah yang strategis dan menjadikan ia penting bagi sistem pertahanan AS, jalur pelayaran masa depan, dan akses ke mineral kritis, namun kehendak dalam ‘merebut’ wilayah ini bukanlah suatu hal yang realistis,” jelasnya, dilansir dari laman UGM, Jumat (16/1/2026).
Nur menjelaskan bahwa keinginannya tersebut merupakan ciri khas Trump yang provokatif, langsung pada sasaran, dan penuh daya kejut, dengan tetap ada perhitungan geopolitik.
“Saya kira, akan lebih tepat membaca keinginan Trump sebagai bargaining tactic dan signal politics, dengan tiga target audiens,” ungkapnya.
Dari kacamata Nur, di hadapan publik Amerika, Trump menampilkan diri sebagai pemimpin yang siap “mengamankan aset”, demi keamanan nasional.
Namun kepada sekutu, khususnya Denmark, ia mengirim sinyal tekanan agar negara itu lebih sejalan dengan agenda keamanan AS di kawasan.
Sementara, kepada publik dunia yang lebih luas, Trump hendak memberi pesan kepada Rusia dan Tiongkok bahwa AS akan terus meluaskan hegemoninya.
Sikap Trump yang ingin merebut Greenland dengan cara apapun tersebut, kata Nur, dapat dilihat dari sisi kepribadiannya sebagai pemimpin, meskipun hal ini menurutnya bukan faktor tunggal.
Nur menegaskan narsisme politik yang dimiliki Trump memperkuat kecenderungan personalisasi geopolitik, yang mana teritori diperlakukan seperti properti dan hubungan internasional layaknya negosiasi bisnis.
Di saat yang sama Trump pun turut mengekspos kecenderungan ekspansionisme transaksional, yaitu ingin menegaskan bahwa Amerika Serikat dapat mendominasi, bukan bermaksud membangun imperium ideologis.
“Trump menjadikan Greenland sebagai “panggung,” kehendaknya merebut wilayah ini terbukti efektif menciptakan kegaduhan, menguji reaksi, dan menggeser batas-batas wacana diplomatik,” jelasnya.
Dalam konteks ini, Greenland sebagai simbol “major deal” yang menunjukkan siapa yang kuat dan siapa pula yang harus menyesuaikan diri. Namun jika Trump benar-benar mewujudkan keinginan dalam merebut Greenland, menurut Nur akan berdampak serius terhadap stabilitas global.
“Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut merupakan bentuk tantangan terbuka terhadap kedaulatan negara dan penentuan nasib sendiri,” imbuhnya.
Tidak hanya sampai di situ, kebijakan tersebut secara langsung merusak legitimasi tatanan internasional berbasis aturan yang berdampak pada hubungan trans-Atlantik sehingga menjadi terguncang. Selain itu, kondisi Denmark dan Greenland semakin panas, Uni Eropa bereaksi semakin keras, dan NATO kian melemah secara politik.
“Jika hal ini terjadi akan menunjukkan semakin tersisihnya norma dan hukum internasional sehingga digantikan oleh kekuatan material dan pemaksaan kehendak. Penanda bagi pergeseran tatanan internasional menjadi lebih kasar, transaksional, dan penuh dengan risiko,” pungkasnya.
