SLEMAN, POPULI.ID – Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Muhammad Baiquni, menegaskan sikap akademik kampus dalam merespons dinamika global yang memanas, sekaligus mendorong penguatan kedaulatan Indonesia.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan bersama para guru besar lainnya di Balairung UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY, Senin (2/3/2026).
Baiquni mengungkapkan, Dewan Guru Besar UGM telah menerima berbagai aspirasi dari publik, mulai dari masyarakat umum hingga kalangan akademisi dan internal kampus.
Aspirasi tersebut kemudian dibahas secara mendalam melalui diskusi dan forum ilmiah sebelum diputuskan menjadi sikap bersama.
“Kami telah menerima satu aspirasi dari publik, masyarakat, kalangan akademisi dan juga para dosen, guru besar. Dan kemudian kita olah dalam diskusi, dalam focus group discussion, dalam berbagai pertemuan sehingga sepakat hari ini kita harus mengambil momentum untuk menyampaikan pendapat,” ujarnya.
Menurutnya, situasi perang yang terjadi antara Israel dan Iran sangat memprihatinkan dan berpotensi memperluas konflik global. Ia menilai, eskalasi tersebut harus segera dihentikan demi mencegah dampak yang lebih luas bagi dunia.
“Pas juga kemarin kita melihat adanya perang (Israel – Iran) yang sangat memiriskan ya, kita harus mencegah supaya perdamaian segera terjadi, supaya tidak terjadi perang dunia ketiga,” tegasnya.
Di tengah situasi global yang tidak menentu, Baiquni mengingatkan pentingnya Indonesia memperkuat kedaulatan, terutama dalam menyusun strategi diplomasi dan menyikapi berbagai perjanjian internasional.
“UGM punya 525 lebih guru besar dari berbagai bidang ilmu yang bisa digunakan sebagai resource person untuk mendiskusikan aspek-aspek dari perjanjian semacam itu dan kita yakin bahwa UGM menjadi universitas perjuangan yang memperjuangkan kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Ia menambahkan, UGM berperan sebagai penyalur aspirasi publik melalui kerja-kerja akademik yang sistematis. Setelah pernyataan sikap ini, Dewan Guru Besar akan melanjutkan pembahasan melalui kelompok kerja tematik di bidang pangan, industri, teknologi, hingga perdagangan.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Hubungan Internasional Fisipol UGM, Dafri Agussalim, menilai dampak konflik Israel–Iran terhadap Indonesia tidak bisa dianggap remeh, terutama dari sisi ekonomi dan politik luar negeri.
“Dampak perang rudal Israel-Iran terhadap Indonesia besar. Harga minyak naik, hubungan dagang termasuk dengan negara-negara Arab perlu kita perhatikan. Sekarang juga berdampak pada umrah dan seterusnya. Dampak politiknya, nama baik kita bisa tercemar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik global. Menurutnya, keterlibatan dalam forum internasional tertentu perlu ditinjau ulang agar tidak menimbulkan persepsi yang merugikan posisi diplomatik Indonesia.
“Masuk perangkap Trump dan Israel di Board of Peace begitu masuk, itu menjadi tamparan keras bagi politik luar negeri kita. Kita bisa dilihat sebagai tanda kutip negara pro-Amerika dan meninggalkan prinsip non-blok bebas aktif. Citra dan bargaining position kita di dunia internasional bisa terdampak,” katanya.
Dafri menambahkan, persoalan lain terletak pada pola pembuatan kebijakan luar negeri yang dinilainya masih sangat terpusat.
“Masalahnya memang pembuatan kebijakan, saya melihat pembuatan kebijakan luar negeri itu presiden centric. Semua kebijakan ada di tangannya, sementara anak buahnya tidak memainkan peran yang optimal,” pungkasnya. (populi.id/Hadid Pangestu)
