YOGYAKARTA, POPULI.ID – Sidang dugaan korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman tahun 2020 yang menyeret mantan Bupati Sri Purnomo (SP) terus bergulir di Pengadilan Tipikor Yogyakarta.
Sejumlah fakta terungkap dalam rangkaian persidangan yang digelar pada Jumat (20/2/2026), Senin (23/2/2026), dan Rabu (25/2/2026). Kasus yang merugikan negara miliaran rupiah ini kini memasuki babak baru dengan pemeriksaan saksi ahli hingga keterangan langsung dari terdakwa.
Berikut adalah 6 fakta terbaru yang dirangkum dari jalannya persidangan:
1. Hakim Semprot Jaksa dan Pengacara karena Dianggap “Basa-basi”
Pada persidangan Jumat (20/2/2026), hakim anggota Gabriel Siallagan menyampaikan kritik terhadap materi pertanyaan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) dan tim penasihat hukum (PH) saat memeriksa saksi ahli hukum administrasi negara, Riawan Tjandra.
Hakim menilai pertanyaan kedua belah pihak tidak menyentuh substansi perkara korupsi yang sedang disidangkan.
“Dari tadi saya lihat pertanyaan jaksa dan penasihat hukum basa-basi saja. Tak ada yang mengena pada perkara ini,” tegas Gabriel Siallagan.
Hakim ingin ahli menjelaskan kapan sebuah kebijakan dapat berubah menjadi tindak pidana. Namun hakim merasa pertanyaan JPU dan PH tidak mampu membuat perkara yang “abu-abu” menjadi terang.
2. Ahli Forensik Ungkap Tak Ada Nama Sekda
Masih di sidang hari Jumat, ahli forensik digital dari Jamintel Kejagung, Deni Sulistyantoro, membeberkan hasil pemeriksaan terhadap ponsel milik Kabid SDM dan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Sleman, Nyoman Rai Savitri.
Ia menemukan komunikasi WhatsApp yang intens antara Nyoman dengan putra terdakwa, Raudi Akmal (RA), sejak Januari 2020 hingga September 2022.
Selain itu, ditemukan grup WhatsApp bernama “Koordinator Desk Hibah” yang beranggotakan 23 orang dengan Nyoman sebagai adminnya. Ahli menegaskan bahwa tidak ditemukan adanya riwayat komunikasi chat antara Nyoman dengan Harda Kiswaya (Sekda Sleman saat itu) terkait dana hibah ini.
3. 193 Kelompok Masyarakat Tak Tepat Sasaran
Pada sidang Senin (23/2/2026), Auditor BPKP Perwakilan DIY, Abu Ahmad, memberikan kesaksian mengenai hasil audit perhitungan kerugian negara. Dari total 244 kelompok masyarakat (pokmas) yang menerima hibah, sebanyak 193 pokmas dinyatakan tidak tepat sasaran.
“Berdasarkan hasil audit, terdapat penyimpangan pemberian hibah pariwisata yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ujar Abu Ahmad di hadapan majelis hakim.
Ia menjelaskan banyak pokmas tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai kelompok sadar wisata atau desa/kampung wisata sesuai regulasi yang berlaku di DIY.
4. Kerugian Negara Sebesar Rp 10,95 Miliar
Dalam kesaksiannya, Abu Ahmad secara resmi mengonfirmasi nilai kerugian keuangan negara akibat penyelewengan dana hibah ini mencapai Rp 10.952.457.030. Penyaluran hibah tersebut dinilai bertentangan dengan berbagai aturan, termasuk Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Peraturan Menteri Keuangan, hingga Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Selain itu, Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 49 Tahun 2020 tentang pedoman hibah juga dinilai tidak sejalan dengan ketentuan teknis terbaru.
5. Sri Purnomo Gunakan Jurus “Lupa” Lebih dari 13 Kali
Saat diperiksa sebagai terdakwa pada Rabu (25/2/2026), Sri Purnomo kerap memberikan jawaban yang tidak pasti. Ia tercatat mengucapkan kata “lupa” atau “tidak ingat” lebih dari 13 kali saat dicecar oleh Ketua Majelis Hakim, Melinda Aritonang, mengenai kronologi lahirnya kebijakan hibah tersebut.
Hakim pun mengkritik sikap terdakwa yang datang tanpa persiapan data atau catatan.
“Mana ada orang yang disidang bersedia mengaku bersalah. Tidak ada,” sindir Melinda setelah melihat terdakwa kesulitan menjelaskan alur surat hibah yang masuk ke mejanya.
6. Lempar Tanggung Jawab ke Dinas dan Bagian Hukum
Dalam pembelaannya, Sri Purnomo berdalih bahwa dirinya hanya menandatangani dokumen berdasarkan kajian teknis yang dilakukan oleh bawahannya. Ia mengaku tidak mengetahui detail daftar penerima hibah.
“Yang saya tanda tangani itu baru besaran totalnya saja. Teknis verifikasinya ada di dinas,” kata Sri Purnomo.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya percaya pada proses yang dilakukan oleh Bagian Hukum Setda Sleman dan dinas terkait karena dianggap sudah sesuai prosedur. Namun, hakim Melinda mengingatkan bahwa sebagai pihak yang menandatangani NPHD, ia tetap memiliki tanggung jawab penuh.
7. Bantah Isu Politik vs 150 Proposal dari Anak
Sri Purnomo membantah keras tuduhan bahwa dana hibah pariwisata digunakan sebagai alat pemenangan istrinya, Kustini Sri Purnomo, di Pilkada 2020. Ia mengklaim kemenangan istrinya murni karena jaringan kuat di PKK dan Dekranasda.
“Istri saya andaikata tidak pakai dana hibah pun sama saja,” klaimnya.
Namun, hakim Gabriel Siallagan menyoroti adanya fakta persidangan yang kontras. Hakim membeberkan ada sekitar 150 proposal penerima hibah yang dibawa langsung oleh anak terdakwa, Raudi Akmal, yang kemudian disahkan dalam SK Bupati. Sri Purnomo pun mengaku tidak tahu soal mobilitas proposal yang dibawa anaknya tersebut.
