Akademisi UGM Sebut Kebijakan WFH untuk ASN Berpotensi Kurangi Produktivitas

SLEMAN, POPULI.ID – Pemerintah secara resmi menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk para aparatur sipil negara. Rencananya, kebijakan ini akan dilaksanakan selama sehari dalam sepekan dengan bertujuan untuk menghemat pengeluaran bahan bakar minyak.

Dosen Manajemen Kebijakan Publik (MKP) UGM, Dr. Agustinus Subarsono mengungkapkan bahwa beberapa faktor dapat mendukung efektivitas dari kebijakan WFH tersebut.

Menurutnya, keberhasilan WFH dipengaruhi oleh infrastruktur teknologi yang stabil, sehingga dapat terlaksana budaya kerja disiplin secara mandiri.

“Ketika budaya kerja masih bergantung pada perintah atasan (Juknis) dan belum mandiri, maka WFH akan berpotensi mengurangi produktivitas kinerja karena aparatur sipil negara nantinya akan fokus ke pekerjaan domestics atau pekerjaan rumah,” jelasnya sebagaimana dilansir dari laman UGM, Sabtu (11/4/2026).

Subarsono turut menjelaskan bahwa WFH akan efektif dijalankan pemerintah apabila standarisasi layanan berbasis output atau waktu dan adanya sistem monitoring terukur, seperti times sheet atau catatan waktu kerja dan meeting singkat harian maupun mingguan secara online.

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah ini  dari sisi ekonomi. Menurutnya, WFH secara teoritis memang bisa mengurangi biaya operasional kantor ataupun instansi pemerintah, namun perlu dipertimbangkan kembali perhitungan biaya yang dapat dihemat dari pengurangan ongkos listrik.

“Jangan-jangan pemerintah baru terjebak pada asumsi saja bahwa biaya listrik akan berkurang. Tetapi, perlu dicari tahu lagi apakah efisiensi tersebut sudah cukup signifikan pada APBN atau APBD?” ucapnya.

Bagi Subarsono, WFH memang dapat mengurangi biaya transport karyawan karena dapat bekerja secara fleksibel dan cukup signifikan mengurangi kebutuhan energi di kota-kota besar, seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya.

Subarsono mengatakan bahwa kota-kota kecil, terutama di daerah 3T, menurutnya pengurangan energi perlu dipertanyakan tingkat signifikansinya.

“Kalau dalam kaitannya dengan leadership, khususnya gaya kepemimpinan yang dibutuhkan selama WFH adalah trust-based leadership atau kepemimpinan yang berbasis kepercayaan, bahwa ASN mau dan mampu melakukan bekerja secara mandiri,” ujarnya.

Subarsono mengakui kemungkinan penyalahgunaan WFH satu hari di Jumat untuk liburan long weekend bisa terjadi karena harinya bersambung dengan libur Sabtu dan Minggu.

Namun, hal ini kemungkinan besar terjadi pada ASN golongan menengah ke atas yang secara ekonomi sudah stabil dan menjadikan liburan sebagai sebuah kebutuhan. Sebaliknya, ASN dengan golongan ekonomi bawah sangat tipis kemungkinannya menggunakan WFH untuk long weekend karena alasan ekonomi.

“ASN dengan kelas ekonomi menengah berpotensi menggunakan WFH untuk mencari pekerjaan sampingan guna menambah pendapatan keluarga.” jelasnya.

Subarsono menyebut setidaknya ada empat indikator yang dapat digunakan pemerintah untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan WFH setelah satu hingga dua bulan pelaksanaan.

Pertama, secara kuantitas, apakah target atau output yang ditetapkan bisa tercapai. Kedua, apakah pencapaian target tersebut sudah sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau justru terlambat.

Ketiga, bagaimana kualitas kerja, apakah masih memerlukan minor revisi atau mayor revisi. Terakhir, tingkat partisipasi dalam kegiatan digital.

“Ada indikator yang menentukan suatu kebijakan itu efektif atau tidak. Indikator-indikator evaluasi kebijakan WFH yang bisa dilakukan pemerintah antara lain capaian target secara kuantitas, ketepatan waktu, kualitas hasil kerja, serta tingkat partisipasi dan kecepatan respons dalam kegiatan daring,” jelasnya.

Subarsono menegaskan bahwa tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan secara WFH. Menurutnya, beberapa jenis pekerjaan masih memerlukan kehadiran fisik  ASN sebagai pemberi layanan publik, seperti layanan SIM, KTP, sertifikat tanah, maupun pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Dalam ranah akademik, Subarsono justru mendukung proses pembelajaran dilakukan secara offline atau luring.

“Saya cenderung mendorong menggunakan luring karena guru dan dosen memiliki ruang yang lebih leluasa untuk berimprovisasi dalam menjelaskan berbagai pengetahuan dan fenomena. Pembelajaran luring juga dimaksudkan tidak terjadi learning loss, yakni penurunan pengetahuan dan keterampilan siswa akibat gangguan dalam proses pembelajaran.” ujarnya.

Subarsono menyarankan untuk menggunakan indikator yang dapat mengukur efektivitas WFH. Indikator pekerjaan berbasis output harian, laporan mingguan, dan adanya mekanisme reward and punishment akan memudahkan pengukuran berhasil atau tidaknya kebijakan WFH.

“Saya sarankan  gunakan indikator pekerjaan berbasis output harian dan laporan mingguan dan adanya mekanisme reward dan punishment yang jelas. Dalam waktu 2 bulan selama online, pemerintah perlu evaluasi melalui survei, apakah tingkat kepuasan publik menurun, tetap atau malah meningkat.” tutupnya.