Refleksi Peristiwa Kudatuli dalam Seni dan Demokrasi yang Hari Ini Diretas

SLEMAN, POPULI.ID – Sembari menunjukkan sejumlah karya pada papan monitor raksasa di hadapannya, seniman Arahmaiani mengingat kembali masa ketika ditangkap dan diinterogasi sebulan di area yang disebut Sumatra 37.

Saat itu, ia dicokok oleh aparat lantaran dianggap melakukan tindakan subversif lantaran bersama sejumlah kawannya menggelar karya perfomans menggambar berbagai senjata militer dengan kapur saat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di tahun 1983.

“Saat itu saya ditangkap lalu dibawa ke Sumatra 37, tempat biasa orang-orang yang dianggap subversif diamankan dan seringnya menghilang. Untungnya saat itu saya terselamatkan dan bisa keluar dari lokasi tersebut,” kisahnya saat menjadi pembicara dalam forum diskusi refleksi 30 tahun Kudatuli bertajuk Seni dan Demokrasi yang berlangsung di Temulawak, Sleman, Kamis (9/7/2026).

Seniman kelahiran 21 Mei 1961 tersebut berkisah situasi yang dialaminya kala itu merupakan gambaran yang menurutnya hingga hari ini masih menghantui dan urung usai.

Serupa dengan refleksi dari peristiwa Kasus 27 Juli atau yang dikenal dengan Kudatuli, demokrasi yang selama ini digaungkan masih api jauh dari panggang.

Ia merasakan kebebasan dalam berseni maupun politik saat ini masih sekadar wacana belaka.

“Saya merasakan demokrasi hari ini masih sama seperti yang saya rasakan ketika dahulu saya diintimidasi hingga ditangkap,” ungkapnya.

Sejarawan Hilmar Farid yang juga turut dihadirkan sebagai pembicara mengingatkan peristiwa Kudatuli harus dipandang secara meluas. Peristiwa berdarah itu jangan hanya dilihat sebagai pelanggaran HAM semata tetapi juga menjadi cerminan rupa demokrasi Indonesia yang lebih luas.

“Penting untuk meletakkan peristiwa Kudatuli sebagai produk sejarah yang seharusnya bisa menjadi pembelajaran untuk berdemokrasi lebih baik. Tapi hari ini sepertinya hal itu justru mampat,” katanya.

Sementara itu, politisi dan budayawan Totok Hedi Santosa memaknai peristiwa kudatuli itu bukan hanya persoalan PDI, tapi itu persoalan bangsa.

“Jadi ketika peristiwa Kudatuli itu ada kemampatan tentang demokrasi, ia kemudian menjadi angle yang harus dimaknai sebagai dorongan untuk mengingatkan dan menjaga demokrasi Indonesia kembali kepada relnya yang kalau bisa dibilang saat ini tengah diretas,” terang pria yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi VI tersebut.

Lalu kaitannya dengan seni? Totok menyebut seni apapun alasannya tak bisa dilepas dari problem sosial. Maka seasyik-asyiknya seniman yang keluar adalah refleksi koneksitas dia dengan publik dan persoalan sosial yang ada walaupun wujudnya berbeda-beda.

Menurutnya, seniman termasuk juga budayawan punya andil yang krusial dalam menjaga api demokrasi tetap menyala dengan baik.

Sosoknya punya posisi moral yang sulit didapatkan dari elemen lain termasuk politisi.

“Seniman itu boleh saja dukung sana atau sini tetapi ia punya posisi moral yang senantiasa harus terpanggil sisi kritisnya terhadap apa yang tengah terjadi di masyarakat,” imbuhnya.

Berdasar pantauan populi di lokasi, seejumlah tokoh politik hingga seniman tampak hadir mengikuti gelaran diskusi di antaranya Butet Kertaredjasa, Agus Noor, Marwoto, Ketua DPRD Sleman Gustan Ganda hingga sejarawan dan politisi Bonnie Triyana.