Kompolnas Awasi Proses Hukum Penanganan Demo Ricuh di Jogja

SLEMAN, POPULI.ID – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mencatat ada pengembangan proses hukum terhadap sejumlah peserta aksi. Pada hari pertama penanganan, terdapat satu orang peserta aksi yang dinaikkan statusnya menjadi tersangka (TSK). Pasalnya, tersangka itu kedapatan membawa berbagai barang berbahaya yang diduga akan digunakan untuk melakukan pengerusakan saat aksi ricuh di depan gedung DPRD DIY.

​Terkait penetapan tersebut, Anggota Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam mengaku telah menemui langsung dan berdialog dengan yang bersangkutan. Dia juga telah memeriksa barang bukti yang disita oleh kepolisian, semisal  kembang api atau mercon.

“Kami juga cek apakah yang bersangkutan betul membawa benda-benda yang memang dalam konteks unjuk rasa hak asasi manusia harus dilakukan dengan cara damai. Sehingga benda-benda itu tidak boleh dipakai [dibawa] untuk aksi,” jelasnya, di Mapolda DIY, Jumat (12/11/2026).

“Nah, kami sudah cek dan melihat bendanya. Kami pastikan bagaimana benda itu didapatkan dan sebagainya, kami sudah cek,” tegasnya.

Choirul Anam mengatakan, pihaknya telah berada di Jogja selama beberapa hari untuk memantau situasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam insiden tersebut, mulai dari Polda DIY, keluarga, lembaga pendamping hukum (LBH), hingga sejumlah universitas.

Tak hanya itu, pihaknya juga mengaku telah mendengarkan secara langsung apa yang terjadi di gedung DPRD DIY saat aksi kericuhan itu berlangsung. Berdasarkan hasil penelusurannya terungkap bahwa eskalasi kericuhan ditandai dengan meletupnya kembang api atau petasan.

“Dilihat dari beberapa video dan informasi yang kami dapatkan, letupan mercon atau kembang api itu menandakan eskalasi lebih tinggi. Buktinya ada kembang api, mercon, dan sebagainya yang sekarang disita kepolisian, serta ada satu TSK yang sedang dalam pengembangan,” papar dia.

Oleh karena itu, Kompolnas meminta agar kepolisian dan pihak terkait bersama-sama meluruskan, memperjelas, dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya secara transparan. Kompolnas ingin agar publik dan aparat dapat membedakan dengan jelas antara gerakan murni mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai dan pihak-pihak lain yang memicu kericuhan dengan membawa benda berbahaya.

“Saya percaya, rekan-rekan mahasiswa dalam melakukan aksi adalah aksi damai. Kalau memang ada yang melakukan upaya-upaya membawa molotov, bensin, petasan, dan sebagainya, ya itu bukan agendanya mahasiswa. Oleh karenanya, ayo kita jaga bersama-sama kebebasan berekspresi dilakukan dengan cara damai,” terangnya.

Anam menegaskan, pihaknya tidak sedang berkomentar terkait isu adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja menunggangi aksi unjuk rasa tersebut. Menurutnya, fokus Kompolnas tetap berpijak pada instrumen hukum dan penegakan hak asasi manusia (HAM).

​”Kami tidak berkomentar soal menunggangi atau tidak menunggangi. Dalam instrumen hukum, dalam instrumen hak asasi manusia, ada aturan soal kebebasan berekspresi. Salah satunya adalah harus dilakukan dengan cara damai,” terangnya.

​Ia menjelaskan, indikator utama dari kebebasan berekspresi yang damai adalah ketiadaan penggunaan alat-alat yang dapat memicu kekerasan, kegaduhan, atau bahaya bagi keselamatan umum. Barang-barang terlarang seperti molotov maupun senjata tajam mutlak tidak diperbolehkan dalam koridor penyampaian pendapat di muka umum.

​Oleh karena itu, Kompolnas mengembalikan seluruh penilaian tersebut pada koridor hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM serta prosedur penegakan hukum yang objektif.

​”Jadi indikasi itu aja. Soal yang lain-lain, ya karena ini spektrumnya hak asasi manusia dan  penegakan hukum. Maka kami taat pada prinsip hak asasi manusia dan prosedur hukum,” ujar dia.  (Dewi Rukmini)