Fahri Hamzah Dorong Penataan Bantaran Sungai Code Yogyakarta Jadi Model Nasional

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengapresiasi penataan kawasan permukiman bantaran sungai di Kampung Lampion, Kotabaru, Kota Yogyakarta, Jumat (29/5/2026).

Dalam kunjungannya tersebut, Fahri menilai konsep penataan kawasan di bantaran Sungai Code itu layak dijadikan contoh bagi daerah lain di Indonesia. Menurutnya, konsep penataan “Mundur Munggah Madhep Kali” atau 3M merupakan gagasan khas Yogyakarta yang patut dipertahankan dan dikembangkan.

“Penataan Kampung Lampion ini bisa dijadikan contoh, dan saya kira boleh didaftarkan hak patennya,” kata Fahri.

Ia juga menyebut konsep 3M pertama kali diketahuinya dari Sri Sultan Hamengku Buwono X. Karena itu, ia meminta izin kepada Ngarsa Dalem apabila konsep tersebut nantinya dikembangkan lebih luas sebagai model penataan kawasan permukiman.

“Dan mungkin mohon izin kepada Ngarsa Dalem karena saya sendiri mendengar ini dari beliau dulu tentang 3M,” imbuhnya.

Fahri mengatakan, Kementerian PKP saat ini tengah menyusun site plan penataan kawasan permukiman bersama Satgas Perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui penyediaan hunian layak dan lingkungan sehat.

“Dengan desain ini kami membayangkan dalam 20 tahun menuju Indonesia Emas 2045 seluruh rumah sudah layak huni, seluruh rumah memiliki sanitasi yang baik, dan kawasan permukiman tertata,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo berharap pembangunan di Kampung Lampion dapat menjadi model penataan kawasan berbasis partisipasi masyarakat.

Ia menjelaskan, program tersebut dikerjakan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat dan perguruan tinggi melalui konsep “one village one sister university”. Melalui konsep itu, setiap kampung di Kota Yogyakarta didampingi oleh satu atau lebih perguruan tinggi.

“Harapannya ini bisa menjadi percontohan yang dikerjakan bersama masyarakat melalui pengelolaan swakelola dan pendampingan perguruan tinggi,” kata Hasto.

Menurut Hasto, sejumlah pihak turut terlibat dalam penataan kawasan tersebut, mulai dari Universitas Islam Indonesia (UII), mitra internasional, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY, hingga Panitikismo Keraton Yogyakarta.

Ia mengatakan, keterlibatan Panitikismo penting untuk memastikan legal standing kepemilikan tanah warga di kawasan bantaran sungai.

Selain itu, Pemkot Yogyakarta masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan penataan di empat titik Sungai Code agar jalur inspeksi bisa tersambung dari wilayah perbatasan Sleman hingga Bantul.

“Kalau jalan inspeksi ini tersambung, nanti ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran bisa masuk ketika ada kondisi darurat,” ujarnya.

Hasto menyebut total panjang jalur yang masih perlu ditata mencapai sekitar empat kilometer.

Adapun kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp14 miliar per kilometer atau sekitar Rp56 miliar untuk keseluruhan penataan sisa kawasan.

Tak hanya fokus pada infrastruktur, Pemkot Yogyakarta juga melakukan penataan lingkungan di kawasan Sungai Code. Salah satunya dengan membersihkan berbagai bangunan liar dan kandang ternak yang berada di bantaran sungai.

“Kami juga menjadikan Code sebagai percontohan penanganan sampah. Kemarin ada kandang ayam, keramba, bahkan kandang kambing yang kami tertibkan agar sungai bersih,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah juga memasang trash barrier penyaring sampah di sejumlah sungai utama di Yogyakarta, yakni Sungai Code, Winongo, dan Gajah Wong, guna menjaga kebersihan aliran sungai dari hulu hingga hilir. (populi.id/Hadid Pangestu)