Saiful Mujani Ajak Masyarakat Sipil Kawal Demokrasi Menuju Pemilu 2029

SLEMAN, POPULI.ID – Sejumlah akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Konferensi Republik menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

Gagasan tersebut mengemuka dalam forum yang digelar di UC Cafe Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Sabtu (30/5/2026).

Peneliti politik sekaligus Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani, menilai kondisi demokrasi Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.

Menurutnya, salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah belum kuatnya kesadaran politik masyarakat dalam menentukan pilihan politik secara kritis.

Ia menilai kualitas kepemimpinan nasional sangat dipengaruhi oleh pilihan politik masyarakat. Karena itu, upaya menjaga agar Pemilu 2029 berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis menjadi agenda penting yang harus diperjuangkan bersama.

Saiful mengungkapkan kekhawatirannya terhadap berbagai kebijakan yang dinilai dapat memengaruhi kualitas demokrasi menjelang pesta demokrasi mendatang.

Menurutnya, masyarakat sipil perlu mengambil peran aktif untuk mengawasi jalannya proses politik agar tetap berada dalam koridor demokrasi.

“Jika ada kecenderungan yang mengarah pada pelemahan demokrasi dan tidak diawasi sejak dini, maka proses pemilu berisiko kehilangan substansinya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tugas utama masyarakat sipil dalam beberapa tahun ke depan adalah memastikan Pemilu 2029 berlangsung secara demokratis dan tetap menjunjung prinsip kedaulatan rakyat.

Sebagai contoh, Saiful menyinggung pengalaman Filipina pada 1986 ketika gerakan masyarakat sipil berhasil menjadi kekuatan penting dalam mendorong perubahan politik nasional.

Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa partisipasi publik dapat menjadi faktor penentu dalam menjaga kehidupan demokrasi.

Selain memperkuat pengawasan, ia juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara masyarakat sipil dengan lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Ia menilai kerja sama tersebut penting untuk menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi.

Saiful juga menekankan bahwa gerakan masyarakat sipil harus berlandaskan nilai-nilai moral dan kepentingan publik, bukan didorong oleh kepentingan kekuasaan maupun ekonomi.

“Penguatan gerakan masyarakat sipil perlu terus diperluas, termasuk dari Yogyakarta, agar menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan Pemilu 2029 yang lebih demokratis,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, aktivis perempuan Jaleswari Pramodhawardani menyebut upaya menjaga kualitas demokrasi menjelang Pemilu 2029 membutuhkan kerja kolektif yang tidak sederhana.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami berbagai bentuk kekerasan yang dapat memengaruhi kehidupan demokrasi, mulai dari kekerasan langsung, struktural, hingga simbolik.

Jaleswari menilai pertemuan di Yogyakarta menjadi ruang konsolidasi bagi berbagai elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama memetakan persoalan yang dihadapi bangsa sekaligus merumuskan solusi yang dapat dilakukan dari tingkat akar rumput.

“Forum ini mempertemukan berbagai kelompok, mulai dari pelajar, komunitas, hingga kelompok yang selama ini mendampingi masyarakat. Semuanya memiliki kepedulian yang sama terhadap masa depan demokrasi,” ujarnya.

Ia berharap hasil diskusi yang lahir dari Konferensi Republik tidak hanya berhenti di Yogyakarta, tetapi dapat berkembang menjadi gerakan yang menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, gagasan yang dibangun bersama tersebut dapat menjadi model penguatan masyarakat sipil dalam merawat demokrasi di tingkat nasional.

“Ini adalah ruang bersama bagi siapa saja yang peduli terhadap kondisi bangsa. Harapannya, gerakan yang tumbuh di Yogyakarta dapat menginspirasi daerah lain untuk melakukan hal serupa,” tuturnya. (populi.id/Hadid Pangestu)