Pemkab Sleman Tegaskan Arah Pembangunan ke Depan, Fokus Pemerataan terutama di Wilayah Barat

SLEMAN, POPULI.ID – Pemerintah Kabupaten Sleman menegaskan arah pembangunan daerah ke depan akan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sleman periode 2025–2030.

Fokus pembangunan tidak hanya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga pada percepatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Abu Bakar, mengatakan arah pembangunan daerah telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021.

Menurutnya, terdapat lima arah kebijakan utama yang menjadi dasar pembangunan Kabupaten Sleman.

“Arah kebijakan pembangunan meliputi pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkeadilan, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih tanpa praktik KKN, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pelestarian lingkungan hidup,” ujarnya.

Meski demikian, dari lima arah kebijakan tersebut, pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada sektor infrastruktur. Program prioritas yang diusung antara lain perbaikan kualitas jalan, peningkatan penerangan jalan, serta penanganan persoalan sampah.

“Prioritasnya adalah infrastruktur. Dalane padhang, dalane alus, dan lingkungan harus bebas sampah,” kata Abu.

Menurut Abu, pembangunan infrastruktur memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.

Jalan yang baik dan penerangan yang memadai akan meningkatkan kenyamanan masyarakat maupun wisatawan dalam beraktivitas.

Ia mencontohkan kawasan wisata dan kuliner di wilayah Sleman utara dan timur yang berkembang pesat. Akses jalan yang baik dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung mobilitas pengunjung menuju destinasi wisata maupun sentra kuliner.

“Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan akses yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan. Jalan yang halus dan terang akan membantu perkembangan sektor pariwisata sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Selain kawasan wisata, pembangunan infrastruktur juga menyasar jalan usaha tani yang selama ini menjadi akses utama bagi petani menuju lahan pertanian. Perbaikan jalan tersebut diharapkan dapat memperlancar transportasi hasil pertanian dan mendukung produktivitas sektor agraris.

Abu mengungkapkan bahwa percepatan pembangunan ke depan akan banyak menyasar wilayah Sleman Barat, seperti Kapanewon Minggir, Seyegan, dan Moyudan. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pembangunan berbagai fasilitas strategis.

Beberapa proyek yang direncanakan antara lain pembangunan markas kepolisian, rumah sakit, serta institusi pendidikan. Kehadiran fasilitas-fasilitas tersebut diyakini akan mengubah struktur ekonomi masyarakat setempat.

“Wilayah barat selama ini nilai tanahnya berbeda jauh dibanding wilayah utara seperti Depok, Mlati, atau Ngaglik. Namun ke depan akan ada berbagai pembangunan strategis yang akan mendorong peningkatan nilai ekonomi kawasan tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan tersebut akan memicu perubahan mata pencaharian masyarakat. Sebagian warga yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian diperkirakan akan beralih ke sektor jasa dan perdagangan.

“Ketika ada kampus, rumah sakit, dan fasilitas lainnya, akan muncul peluang usaha seperti kos-kosan, laundry, katering, hingga berbagai layanan pendukung lainnya. Perputaran uang di masyarakat juga akan meningkat,” katanya.

Ia menambahkan, masyarakat perlu mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut agar dapat memperoleh manfaat maksimal dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Terkait potensi kesenjangan pembangunan antar wilayah, Abu menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mengantisipasi hal tersebut melalui strategi pemerataan pembangunan.

Selama ini, kawasan Sleman utara dan wilayah perkotaan seperti Depok, Mlati, dan Ngaglik dikenal sebagai pusat pendidikan, jasa, dan properti yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi. Ke depan, pola pertumbuhan tersebut diharapkan mulai menyebar ke wilayah barat.

“Dulu pusat pendidikan, jasa, properti, dan perputaran uang banyak terkonsentrasi di wilayah utara. Sekarang pembangunan diarahkan agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih merata hingga ke wilayah barat,” ujarnya.

Dengan demikian, kawasan yang selama ini identik dengan lahan pertanian diharapkan dapat berkembang menjadi wilayah dengan aktivitas ekonomi yang lebih beragam tanpa meninggalkan potensi lokal yang dimiliki.

Selain pembangunan fisik, Abu menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Menurutnya, pembangunan yang hanya dilakukan pemerintah tanpa partisipasi warga akan sulit mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.

“Pembangunan tidak bisa hanya dilakukan pemerintah. Masyarakat harus ikut terlibat karena mereka yang merasakan langsung manfaatnya,” katanya.

Ia menilai partisipasi masyarakat akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan sehingga fasilitas yang telah dibangun dapat dijaga dan dirawat bersama.

“Kalau masyarakat merasa memiliki, mereka akan ikut menjaga dan merawat. Dengan begitu hasil pembangunan akan lebih awet dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Sleman, Untung Basuki Rachmad, menilai keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni anggaran, regulasi, dan sumber daya manusia yang menjalankan program pembangunan.

Menurutnya, Kabupaten Sleman saat ini telah memiliki dukungan anggaran yang memadai serta regulasi yang jelas. Karena itu, tantangan terbesar berada pada kualitas aparatur yang diberi amanah untuk melaksanakan program-program pemerintah.

“Indikator keberhasilan pemerintah itu ada tiga, yaitu anggaran, aturan, dan orang yang menjalankan. Anggaran Sleman saya yakin sudah cukup besar, aturannya juga sudah tersedia. Tinggal bagaimana menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat,” ujarnya.

Untung menegaskan penempatan pejabat harus mempertimbangkan kapasitas, kompetensi, dan kebutuhan zaman agar kebijakan pembangunan dapat berjalan secara efektif.

“Kalau orang yang ditempatkan memang memiliki kapasitas dan kemampuan yang sesuai, sementara aturan dan anggarannya sudah tersedia, saya optimistis pembangunan bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Ia menambahkan bahwa setiap periode memiliki tantangan yang berbeda sehingga birokrasi juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.