ICW Sebut Korupsi Program MBG Sistemik: Dari Konflik Kepentingan hingga Bagi-Bagi Proyek Politik

POPULI.ID – Penahanan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dinilai oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai puncak gunung es dari karut-marutnya tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). ICW menegaskan bahwa sejak awal program unggulan pemerintah ini telah terindikasi menjadi ladang korupsi sistemik yang melibatkan jaringan loyalitas politik dan aparat.

Peneliti ICW, Seira Tamara Herlambang, mengungkapkan bahwa penangkapan tersebut merupakan konfirmasi atas peringatan yang telah disampaikan masyarakat sipil sejak tahun lalu. Menurutnya, desain program MBG membuka peluang lebar bagi praktik bagi-bagi proyek melalui puluhan yayasan yang terafiliasi dengan kepentingan tertentu.

“Penahanan dari tiga mantan petinggi BGN ini pun bisa dibilang terlambat karena kita sudah menemukan indikasinya itu sudah banyak beredar sejak lama,” ujar Seira Tamara, dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu (6/6/2026).

Berdasarkan riset ICW, ditemukan adanya 28 yayasan yang memiliki keterkaitan erat dengan individu di partai politik, serta institusi keamanan seperti TNI dan Polri. Praktik ini diduga kuat sebagai bentuk patronase politik untuk mengamankan dukungan menuju kontestasi elektoral 2029.

Seira menyoroti bagaimana internal BGN sendiri justru ikut menjadi “pemain” dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa, yang menciptakan konflik kepentingan akut.

“Temuan kami sebelumnya memperlihatkan bahwa ada internal BGN yang juga terafiliasi dengan yayasan. Bagaimana mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik ketika mereka pun juga ikut terlibat sebagai pemain? Bagaimana mereka mengawasi dirinya sendiri?” tegas Seira.

Krisis transparansi semakin nyata ketika data mengenai yayasan mitra dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sulit diakses oleh publik. Seira menyebut bahwa BGN bahkan sempat menghapus data yayasan dari situs resminya.

“Keengganan untuk diawasi oleh publik yaitu bagian dari upaya untuk menutupi keborokan-keborokan yang saat ini sedang terjadi di dalam internal BGN itu sendiri,” katanya.

Selain masalah afiliasi, ICW juga melaporkan temuan terkait pengadaan barang yang dinilai tidak relevan dan penuh manipulasi harga. Salah satu yang mencolok adalah pengadaan tablet yang dipatok seharga Rp 16,9 juta per unit, padahal harga pasaran hanya berkisar Rp 8 juta.

“Potensi markup-nya juga sangat besar. Untuk satu tablet di pengadaan itu saja dihargai Rp 16,9 juta, sementara barang yang sama di pasaran itu hanya berharga sekitar setengahnya,” ungkap Seira.

Tak hanya itu, ICW juga melaporkan dugaan markup pengadaan sertifikasi halal senilai Rp 40 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemborosan anggaran lainnya yang disorot meliputi pengadaan motor trail senilai Rp 1,2 triliun hingga pengadaan sepatu dan kaos kaki yang dianggap tidak berdampak langsung pada perbaikan gizi anak.

Meskipun pemerintah telah menunjuk pimpinan baru di BGN, ICW menilai hal tersebut tidak akan mengubah keadaan selama program MBG tetap diperlakukan sebagai instrumen politik. Seira menekankan masalah dalam program ini sudah bersifat sistemik, mulai dari keterlambatan regulasi hingga lemahnya pengawasan.

“Permasalahannya sudah menjadi sebuah permasalahan yang sistemik karena baik dari regulasi pengawasannya tidak optimal, kemudian implementasinya pun juga tidak berjalan dengan baik,” jelasnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban politik, ICW mendesak presiden untuk segera menghentikan program MBG guna dilakukan evaluasi total secara transparan.

“Tanggung jawab politik dari presiden ya salah satunya adalah menghentikan program ini dan kemudian membuka seluruh catatan evaluasinya kepada publik. Perbaikan sesungguhnya tidak bisa cukup tercapai dengan hanya mengganti kepala BGN,” tandas Seira.