DPRD DIY Dukung Penertiban Kabel Semrawut, Danais Diusulkan Biayai Penataan Kota

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengambil langkah serius dalam membersihkan estetika kota dari gangguan sampah visual berupa kabel fiber optik yang tumpang tindih di udara. Satu upaya yang dilakukan yakni dengan merelokasi kabel-kabel semrawut menggunakan sistem ducting atau penanaman kabel di bawah tanah.

Pada tahun ini, penataan kabel fiber optik udara itu menyasar ruas-ruas jalan yang menjadi perbatasan memasuki wilayah Kota Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta berencana menyelesaikan masalah kabel semrawut di lima titik ruas jalan. Di antaranya Jalan Magelang, Jalan Wates, Jalan Solo, Jalan Parangtritis, serta perbatasan Gejayan.

Langkah Pemkot Yogyakarta itu mendapatkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketua Komisi D DPRD DIY, Dwi Wahyu, menegaskan bahwa estetika Kota Yogyakarta sebagai kota wisata sekaligus basis Sumbu Filosofi harus dijaga.

“Kalau Pak Wali Kota bilang sampah visual, ya harus dihilangkan di Kota Yogyakarta Pertimbangan jelas, satu, di sini adalah Kota Wisata. Kedua, di sini (Kota Yogyakarta) juga basisnya Sumbu Filosofi, maka estetika kota harus dijaga,” ucap Dwi.

Menurutnya, langkah yang diambil Pemkot Yogyakarta bukan sekadar penataan kabel yang mengantung di atmosfer ruas-ruas jalan. Namun, langkah itu juga merupakan bagian dari menjaga keindahan kota berbasis pariwisata tersebut.

Dwi menyadari bahwa saat ini ruang fiskal atau kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedang mengalami tekanan berat. Pendapatan daerah diproyeksikan mengalami penurunan, di mana APBD DIY yang semula berada di angka Rp6,5 triliun kini terkoreksi menjadi Rp4,8 triliun.

Bahkan diprediksi akan menyusut hingga Rp4,4 triliun pada tahun 2027 mendatang. Sebab, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat kian memperketat ruang gerak pembiayaan daerah.

Kendati demikian, menurut Dwi, keterbatasan ruang fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan program penataan kabel tersebut. Sebagai solusinya, ia mendorong Pemkot Yogyakarta untuk mengoptimalkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan yang tahun ini dikucurkan sekitar Rp41 miliar lebih.

“Kami menyarankan agar anggaran BKK Dana Keistimewaan bisa ditata dan disinkronkan untuk program penertiban kabel. Nanti kami tinggal berdiskusi dengan panitia terkait kesesuaian nomenklaturnya. Saya kira sangat memungkinkan jika dimasukkan dalam nomenklatur pemeliharaan atau memperindah Sumbu Filosofi, karena wilayah-wilayah perbatasan ini merupakan penyangga utama Sumbu Filosofi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dwi Wahyu mengingatkan agar proyek penataan kabel ducting itu tidak hanya berpusat di jalan-jalan protokol atau tempat strategis. Melainkan harus mulai menyentuh kawasan permukiman atau kampung-kampung.

Dia pun menyoroti fenomena menjamurnya tiang-tiang provider telekomunikasi di wilayah perkampungan yang dipasang secara sepihak dan mengganggu kenyamanan warga.

“Di Kota Yogyakarta ini ada sekitar 32,8 kilometer jalur. Penataan jangan cuma di tempat strategis. Di kampung-kampung itu sekarang banyak sekali tiang provider. Istilahnya, setiap provider punya keyakinan masing-masing, jadi semua tancap tiang sendiri-sendiri dan memenuhi wilayah. Harus ada regulasi agar dibuat satu tiang sentral yang digunakan bersama, dan konsekuensinya mereka harus berizin serta membayar PAD ke Pemkot,” tegas Dwi.

Selain demi estetika kota, relokasi kabel udara ke dalam tanah juga dinilai sebagai bagian dari langkah mitigasi bencana alam. Mengingat di kawasan perkotaan yang padat, keberadaan kabel udara sering kali berbenturan dengan program penghijauan kota.

“Ini juga bagian dari mitigasi bencana. Di Yogyakarta, kalau kita mau memperbanyak pohon rindang terkadang repot karena terhalang kabel, dan itu berbahaya saat cuaca ekstrem. Padahal, keberadaan pohon sangat penting untuk menekan polusi,” katanya.

Dwi menggambarkan, meskipun penduduk resmi Kota Yogyakarta hanya berkisar 400 ribu jiwa. Namun pada siang hari aktivitas kota bisa melonjak hingga disesaki oleh sekitar 3 juta manusia beserta kendaraannya.

Kondisi tersebut dikatakan memicu tingginya kadar emisi karbon yang membutuhkan penanganan lingkungan secara serius. Termasuk penataan ruang hijau yang bebas dari hambatan kabel udara.

Pihaknya pun berharap Pemkot Yogyakarta segera menajamkan skala prioritas dalam menyusun anggaran operasional di tengah situasi ekonomi saat ini. Supaya program-program mendasar seperti pengentasan sampah visual dan penataan tata ruang kota tetap bisa berjalan optimal. (populi.id/Dewi Rukmini)