Suara Ibu Indonesia Desak Pemerintah Evaluasi Program MBG dan Kopdes Merah Putih

SLEMAN, POPULI.ID – Sejumlah ibu-ibu yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia kembali menggelar aksi di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (3/7/2026). Mereka menyuarakan tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi membebani keuangan negara.

Para peserta aksi mulai berkumpul sejak sore hari. Mereka membawa berbagai poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah serta memukul panci secara serentak sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan keresahan atas kondisi yang mereka rasakan saat ini.

Menurut peserta aksi, kegiatan tersebut menjadi simbol meningkatnya tekanan yang dirasakan masyarakat, khususnya kaum ibu, di tengah situasi ekonomi yang dinilai semakin berat.

Mereka menilai masa liburan yang seharusnya dapat dinikmati bersama keluarga justru diwarnai berbagai persoalan sosial dan ekonomi.

Aksi tersebut tidak hanya diikuti kelompok ibu-ibu. Sejumlah elemen masyarakat lain seperti pengemudi ojek online, petani, hingga mahasiswa turut hadir untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Salah satu perwakilan Suara Ibu Indonesia, Rika Iffati Farihah, meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menurutnya, program-program tersebut perlu ditinjau kembali karena dinilai menimbulkan lebih banyak persoalan dibanding manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Kami juga meminta evaluasi dan penghentian program prioritas pemerintah karena lebih banyak korup dan mudaratnya daripada manfaatnya,” ujar Rika saat ditemui wartawan di sela aksi.

Rika secara khusus menyoroti pelatihan bagi calon manajer KDMP yang menurutnya tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan koperasi. Ia mengkritik adanya pendekatan yang dianggap terlalu bernuansa militer dalam proses pelatihan tersebut.

“Seperti KDMP, ini kan tidak sesuai. Latihannya tidak sesuai kualifikasi dan cenderung militeristik. Ini mengakibatkan korban nyawa yang tidak perlu, kompensasinya Rp30 juta per orang,” katanya.

Menurut Rika, meskipun kurikulum pelatihan telah mengalami perubahan, masih terdapat materi yang dianggap tidak relevan dengan tugas dan fungsi manajerial koperasi. Ia menilai pemerintah seharusnya melibatkan organisasi dan asosiasi koperasi untuk memberikan pembekalan kepada para calon pengelola.

“KDMP seharusnya diurus masyarakat sipil. Kami menolak militerisme dalam berbagai hal yang seharusnya dilakukan oleh sipil,” tegasnya.

Selain menyoroti program pemerintah, Wakil Ketua Fatayat NU DIY tersebut juga meminta pemerintah lebih serius memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat.

Ia menilai berbagai persoalan yang dihadapi rakyat, mulai dari meningkatnya beban pajak hingga persoalan yang dialami pengemudi ojek online, membutuhkan kehadiran negara untuk memberikan solusi.

“Berbagai macam pajak yang semakin beragam dan tinggi, ojol juga kesulitan mengatur hubungannya dengan aplikator. Pemerintah seharusnya hadir membantu rakyat menangani hal-hal itu,” ujarnya. (populi.id/Hadid Pangestu)