Banyak UMKM di Kota Yogyakarta Tumbang, Kini Tinggal 7 Ribu yang Bertahan

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto Raharjo, mengungkapkan bahwa jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang benar-benar aktif di Kota Yogyakarta jauh lebih sedikit dibandingkan data awal yang tercatat.

Hal tersebut disampaikan Tri saat memberikan paparan pada Selasa (7/7/2026). Menurutnya, berdasarkan data awal dari platform Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan UMKM (Sibakul), Kota Yogyakarta memiliki sekitar 36 ribu UMKM.

Namun setelah dilakukan pemutakhiran data pada 2025, hanya sekitar 7 ribu UMKM yang masih aktif menjalankan usahanya.

“Ketika pandemi Covid-19, banyak program afirmatif dari pemerintah untuk pelaku usaha mikro. Saat itu banyak masyarakat yang mendadak mendaftarkan diri sebagai pelaku UMKM. Setelah kami lakukan pembaruan data, ternyata yang benar-benar masih menjalankan usaha hanya sekitar 7 ribu,” ujarnya.

Tri menjelaskan, sebagian besar UMKM yang tidak lagi terdata aktif merupakan usaha yang tidak memiliki keberlanjutan. Banyak pelaku usaha yang berpindah-pindah jenis usaha atau bahkan menutup usahanya.

“Karakteristiknya memang belum settle. Hari ini jualan satu produk, besok berganti usaha lain. Dulu saat didata jualan mi ayam, ketika kami update ternyata sudah tidak punya usaha lagi,” katanya.

Menurutnya, Pemerintah Kota Yogyakarta kini lebih memprioritaskan pembinaan terhadap UMKM yang memiliki potensi berkembang dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

“Kami ingin mendorong UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja. Karena itu kami juga mendukung lahirnya startup yang memiliki business plan, perencanaan pasar, dan model usaha yang jelas,” jelasnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Disperindagkop UKM juga menyelenggarakan kompetisi business plan untuk mendorong munculnya wirausaha muda yang mampu membangun usaha secara berkelanjutan.

Selain itu, Tri berharap pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Yogyakarta segera terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SiInas) milik Kementerian Perindustrian. Menurutnya, pencatatan dalam sistem tersebut menjadi syarat penting agar pelaku IKM memperoleh perhatian dan program pendampingan dari pemerintah pusat.

“Kalau belum masuk SiInas, pemerintah pusat tidak memiliki dasar untuk memberikan intervensi program maupun fasilitasi,” ungkapnya.

Ia mencontohkan salah satu IKM startup bidang teknologi drone yang berhasil memperoleh berbagai bentuk dukungan, mulai dari pendampingan, akses jaringan, hingga kesempatan mengikuti berbagai kegiatan nasional setelah terhubung dengan SiInas.

Tri menambahkan, pembinaan terhadap sektor riil akan terus menjadi prioritas. Selain industri manufaktur, sektor pariwisata berbasis produk juga dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang apabila dipertemukan dengan investor.

Menurutnya, pasca sejumlah festival dan pameran, pemerintah telah memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha binaan dengan investor agar usaha mereka memiliki keberlanjutan setelah masa pendampingan selesai.

“Terus terang saja, setelah kami mendampingi selama dua tahun, banyak pelaku usaha yang kemudian kehilangan arah dan kembali bergantung kepada pemerintah,” jelasnya.

“Karena itu kami berharap keberlanjutan pembinaan ini bisa ditangkap oleh HIPMI sehingga pelaku usaha tidak berhenti berkembang setelah program pemerintah selesai,” pungkasnya. (populi.id/Hadid Pangestu)