Mahfud MD Soroti Istilah Londo Ireng Prabowo, Ingatkan Pentingnya Kritik dalam Demokrasi

POPULI.ID – Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan istilah “Londo Ireng” untuk melabeli kelompok kritis seperti jurnalis, pengamat, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mahfud menilai diksi tersebut tidak hanya tidak tepat secara konteks, tetapi juga sangat menyakitkan karena membawa narasi pengkhianatan bangsa.

Mahfud mengungkapkan bahwa reaksi pertamanya saat mendengar istilah tersebut adalah adanya indikasi bahwa Presiden Prabowo tidak menyukai kritik, meskipun sering menggaungkan nilai-nilai demokrasi.

“Tanggapan yang tiba-tiba muncul di benak saya, presidennya tidak suka pada kritik. Selalu mengatakan ‘ini negara demokrasi, mari silakan kritik pemerintah’, tapi sesudah itu menghantam balik para pengkritiknya tanpa penjelasan yang substantif,” ujar Mahfud di kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Kamis (30/7/2026).

Ia menerangkan, sejarah sebutan Londo Ireng dimulai ketika Perang Diponegoro 1825-1830. Kemudian, Belanda mendatangkan tentara dari Sulawesi Utara, salah satunya bernama Benjamin Sigar, untuk melumpuhkan Diponegoro yang selama lima tahun tidak mampu ditaklukkan.

“Di situ orang Jawa menyebut Londo Ireng. Londo Ireng itu pengkhianat dan Benjamin setelah pulang ke Manado naik pangkat. Jadi, Londo Ireng itu adalah pengkhianat. Sedangkan, para jurnalis-jurnalis tadi adalah pengkritik yang sehat,” ujar Mahfud.

Mahfud sendiri pernah dituduh Londo Ireng oleh koruptor-koruptor dan malah disebut keturunan Amangkoro. Setelah Mahfud mencari di literatur, ditemukan kalau Amangkoro (Majang Koro) adalah orang Bangkalan yang dikirim ke Aceh untuk menaklukan Teuku Umar.

Ia juga menepis anggapan bahwa kelompok kritis adalah antek asing. Ia justru mempertanyakan siapa yang sebenarnya lebih banyak melakukan negosiasi dengan pihak luar dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Mengkritik itu kan kaitannya Londo Ireng itu antek asing karena anteknya Belanda kan. Kalau sekarang konteksnya antek asing. Sementara kita ini ngritik-ngritik gak pernah hubungan dengan asing. Yang berhubungan dengan asing kan pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengingatkan presiden bahwa keberadaan Republik Indonesia tidak lepas dari peran organisasi kemasyarakatan (ormas) dan kelompok sipil yang vokal mengkritik sejak zaman penjajahan. Mahfud menegaskan bahwa tanpa civil society, Indonesia tidak akan pernah mencapai kemerdekaannya.

“Republik ini adalah anak kandung ormas sebenarnya, anak kandung lembaga swadaya masyarakat Indonesia. Kalau nggak ada civil society, nggak merdeka Indonesia,” kata Mahfud.

Bagi Mahfud, kritik dari masyarakat sipil seharusnya dimaknai sebagai wujud cinta tanah air untuk memastikan tujuan negara dicapai bersama, bukan sekadar mengikuti kemauan pemerintah sepihak.

“Mengeritik itu justru karena cinta kepada tanah air. Kita punya tujuan bersama dan mengingatkan agar tujuan negara itu dicapai secara bersama, bukan dicekoki secara sepihak. Ini bagus menurut pemerintah, lalu rakyatnya suruh ikut saja, kan nggak bisa begitu,” pungkasnya.