SLEMAN, POPULI.ID – Keputusan pemerintahan Prabowo-Gibran melakukan efisiensi anggaran tepat di 100 hari kinerja mereka menuai sorotan berbagai pihak, termasuk dari Guru Besar Manajemen Kebijakan Publik UGM Wahyudi Kumorotomo.
Wahyudi Kumorotomo mengatakan bahwa program efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah cenderung timpang. Hal tersebut pun akan berdampak pada sektor-sektor yang dianggap lebih mendasar untuk pelayanan publik.
“Program penghematan ini cenderung timpang, sektor-sektor tertentu yang sebenarnya lebih fundamental, lebih mendasar untuk pelayanan publik justru kena pemangkasan,” katanya dilansir dari laman UGM, Jumat (14/2/2025).
Ia menyayangkan bahwa banyak kementerian-kementerian yang yang lebih strategis dan lebih penting bagi rakyat, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Kebudayaan jutsu mendapatkan pemotongan anggaran. Sedangkan Kementerian Pertahanan, justru lolos dari hal tersebut, bahkan pembelian alutsista terus berjalan.
Menurutnya, hal ini sebetulnya bisa ditunda, dan dana dari anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat.
“Bukan berarti tidak setuju penghematan, realokasi, atau efisiensi apapun namanya, tetapi efisiensi itu juga harus tepat,” jelasnya.
Wahyudi menekankan pemerintah untuk benar-benar mengkaji ulang efisiensi ini. Terlebih, menurutnya efisiensi saat ini sangat sulit dilakukan mengingat profil kabinet yang membengkak.
Ia menyebutkan bahwa hal tersebut berdampak besar pada anggaran yang kini naik hampir dua kali lipat daripada anggaran tahun sebelumnya yang hanya memiliki 34 kementerian.
Menurutnya, dengan peraturan yang masih tetap sama, kabinet akan tetap menyedot dana yang besar. Ia memberikan contoh, bahwa menteri dan wakil menteri memiliki jatah tunjangan yang tidak terlalu berbeda. Wakil menteri bahkan mendapatkan 85 persen tunjangan dari jabatan menteri.
“Kenyataanya menteri dan wakil menteri yang kita miliki sudah banyak, apalagi ditambah dengan staf khusus yang terus bertambah, sudah pasti akan menyedot anggaran. Terlebih, banyak dari staf khusus ini tidak berhubungan langsung dengan misi dari Kementerian dan tidak selalu meningkatkan kinerja pemerintahan yang bersangkutan,” paparnya.
Kendati demikian, Wahyudi sepakat jika pemotongan anggaran dilakukan pada pos-pos anggaran yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik seperti mengurangi perjalan-perjalan dinas yang tidak perlu, menggunakan ATK yang masih bisa digunakan, mengurangi kegiatan seminar yang mengharuskan menginap di hotel, dan juga renovasi gedung yang masih bisa digunakan.
“Saya kira untuk pos anggaran ini jika dipangkas tentu tidak akan menjadi masalah,” terangnya.
Namun yang menjadi masalah kemudian diakui Wahyudi adalh di sektor-sektor vital di bidang kesehatan, pengurangan jam pelayanan, pengurangan alat kesehatan dan obat-obatan akan bisa berdampak buruk kepada masyarakat.
Ia pun mengingatkan bahwa kebijakan penghematan anggaran ini seharusnya bersifat kolektif dan tidak timpang sebelah, dalam artian tidak hanya rakyat saja, namun juga untuk kalangan pejabat pemerintahan. Setidaknya para pejabat mestinya harus memberikan contoh berhemat kepada masyarakat.
“Jangan pejabat menekan rakyat untuk berhemat, tapi ternyata pejabat tetap juga memelihara gaya hidup yang juga boros. Itu jelas akan menyakiti hati rakyat pada umumnya, kalau pejabat tetap masih dengan gaya hidup yang boros dan tidak peduli pada situasi yang sebenarnya. Sedang sebenarnya kita sama-sama menghadapi situasi yang sulit,” imbuhnya.
Wahyudi yakin rakyat akan bisa memahami jika penghematan memang perlu dilakukan, jika seluruh pihak secara menyeluruh, terlebih pemerintah betul-betul serius dan berkomitmen dalam mengendalikan dirinya supaya tidak bermewah-mewah dan melakukan pemborosan.
Terakhir, Wahyudi berharap para pejabat untuk melihat realita yang ada dalam masyarakat. Bahwa ada masyarakat-masyarakat yang terdampak dari penghematan ini, sebagai contoh baru-baru ini, banyak pegawai yang terpaksa harus dirumahkan. Hal-hal seperti ini lah yang harus diperhatikan.
“Pemerintah harus memikirkan bagaimana orang tua dari anak-anak itu bisa tetap mendapatkan pekerjaan dan menghidupi keluarga mereka, dan melanjutkan hidup,” pungkasnya.
