Pemerintah Batal Beri Diskon Listrik, Diganti BSU Rp600 Ribu untuk 17 Juta Pekerja dan Guru Honorer

JAKARTA, POPULI.ID – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA.

Kebijakan ini digantikan dengan perluasan bantuan subsidi upah (BSU) dan serangkaian stimulus lainnya untuk mendorong daya beli masyarakat dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pembatalan diskon listrik tersebut terjadi karena keterbatasan waktu dalam proses penganggaran.

Program yang semula ditargetkan berjalan pada Juni dan Juli itu tidak dapat dieksekusi tepat waktu.

“Diskon listrik tidak bisa dijalankan karena proses penganggarannya terlambat. Kalau pelaksanaan mulai Juni-Juli, waktunya sudah tidak memungkinkan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6).

Sebagai gantinya, pemerintah menggandakan nominal bantuan subsidi upah bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta.

Jika sebelumnya pekerja menerima Rp150 ribu per bulan, kini dinaikkan menjadi Rp300 ribu per bulan selama dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025.

Total bantuan yang akan diterima setiap penerima manfaat mencapai Rp600 ribu.

“Program BSU akan diimplementasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Total ada 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer yang akan menerima manfaat,” lanjut Sri Mulyani.

Selain BSU, pemerintah juga meluncurkan empat program stimulus tambahan yang menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi nasional:

1. Diskon transportasi publik (kereta api, pesawat, dan kapal laut) senilai Rp0,94 triliun.
2. Diskon tarif tol selama Juni-Juli 2025 sebesar Rp0,65 triliun.
3. Penebalan program bantuan sosial dengan anggaran Rp11,93 triliun.
4. Perpanjangan diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Total nilai dari paket stimulus ini mencapai Rp24,44 triliun, dengan porsi terbesar sekitar Rp23,59 triliun, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani menyatakan bahwa langkah-langkah ini diambil untuk menstimulasi konsumsi rumah tangga dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun ini.

“Kita harap pertumbuhan ekonomi tetap mendekati 5 persen, meski tekanan global cukup kuat,” ucapnya.