Harga Pangan dan BBM Turun, DIY Catat Deflasi Terdalam Sepanjang 2025

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menikmati penurunan harga sejumlah kebutuhan pokok pada Agustus 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat deflasi sebesar 0,24 persen, yang menjadi angka penurunan harga bulanan terbesar sepanjang tahun ini.

Indeks Harga Konsumen (IHK) DIY turun dari 108,57 di Juli menjadi 108,31 di Agustus. Angka ini lebih dalam dibanding deflasi Mei 2025 yang hanya sebesar 0,15 persen.

Plt Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati, menjelaskan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama deflasi.

“Kelompok ini mengalami deflasi sebesar 0,90 persen dengan andil deflasi 0,26 persen,” katanya, Rabu (3/9/2025).

Komoditas yang paling berpengaruh antara lain tomat (0,11 persen), cabai rawit (0,07 persen), bensin dan telur ayam ras (0,02 persen), serta sejumlah sayuran dan buah seperti kacang panjang, cabai merah, jeruk, brokoli, dan kentang.

Meski begitu, beberapa komoditas justru menahan deflasi, seperti beras, bawang merah, dan daging ayam ras yang masing-masing menyumbang inflasi 0,02 persen.

Secara spasial, Kabupaten Gunungkidul mencatat deflasi 0,27 persen, sedangkan Kota Yogyakarta deflasi 0,21 persen. Namun, secara tahunan, keduanya masih mencatat inflasi di atas 2 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo, menambahkan, melimpahnya pasokan pangan dari daerah sekitar seperti Magelang, Muntilan, dan Temanggung menjadi faktor utama.

“Penurunan harga tomat dan cabai rawit terjadi karena pasokan melimpah. Begitu juga telur ayam, di mana stok peternak tinggi sementara permintaan cenderung turun,” jelasnya.

Selain pangan, turunnya harga BBM non-subsidi juga mendorong deflasi kelompok transportasi.

Harga Pertamax turun dari Rp12.500 menjadi Rp12.200 per liter, sementara Pertamax Turbo dari Rp13.500 menjadi Rp13.200 per liter.

Dengan tren penurunan harga di beberapa sektor, deflasi ini menjadi kabar baik bagi konsumen, meski tetap menjadi perhatian bagi pemerintah dan pelaku usaha karena bisa berdampak pada daya beli maupun perputaran ekonomi di DIY.