BANTUL. POPULI.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor selama 14 hari dari yang sebelumnya diberlakukan sejak 21 November sampai 5 Desember 2025.
Kepala Pelaksana BPBD Bantul Mujahid Amrudin mengatakan sudah menggelar rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan dinas terkait serta Lurah Sriharjo, Imogiri yang lokasinya terdampak longsor hingga memutus akses jalan karena hujan deras.
“Melihat perkembangan penanganan darurat di lapangan kemungkinan besar masa tanggap darurat kita perpanjang selama 14 hari ke depan agar penanganan darurat bisa berlanjut,” ungkapnya, Jumat (5/12/2025).
Dia mengatakan, penanganan darurat tersebut yaitu membuat jembatan darurat yang terbuat dari bambu sebagai akses sementara warga Sriharjo yang terisolasi karena akses jalan satu-satunya yang berada di tepi Kali Oya terputus akibat tebing longsor pada 21 November lalu.
Dalam masa perpanjangan tanggap darurat tersebut pihaknya bersama instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Lurah Sriharjo akan memfasilitasi dan melakukan kajian lebih lanjut.
Dengan demikian, kata dia, BPBD Bantul segera melaporkan kondisi penanganan darurat saat ini kepada Bupati Bantul untuk perpanjangan masa tanggap darurat banjir longsor, agar ada dukungan pembiayaan dan penanganan bisa lebih terkoordinasi dengan maksimal.
“Karena untuk pembuatan jembatan darurat dari bambu juga belum selesai, lalu untuk pengurukan tanah yang longsor dan penanganan jalan juga belum selesai, sehingga nanti akan membuat laporan ke Bupati untuk perpanjangan masa tanggap darurat,” katanya.
Dia mengatakan, selama masa tanggap darurat ini distribusi logistik atau bantuan permakanan dan kebutuhan warga lainnya terus berjalan, terutama untuk delapan kepala keluarga yang memang menjadi prioritas untuk diperhatikan kenyamanan dan keamanannya.
“Logistik sudah dicukupkan dengan kami memberikan kontribusi, dan didukung pemerintah desa, jadi untuk penanganan darurat kolaborasi antara Pemkab Bantul juga dari pemerintah desa, karena desa punya alokasi anggaran untuk mendukung penanganan darurat di sana,” katanya.
