Pakar UMY: Venezuela Berisiko Kehilangan Legitimasi Usai Maduro Ditangkap

BANTUL, POPULI.ID – Pemimpin yang berpotensi muncul pasca-invasi Amerika Serikat ke Venezuela dinilai berisiko kehilangan legitimasi dan hanya menjadi perpanjangan kepentingan asing.

Pakar Sosiologi Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir menilai pergantian kekuasaan yang terjadi melalui tekanan eksternal kerap melahirkan ilusi perubahan politik di tengah masyarakat.

Menurut Zuly, dalam banyak kasus masyarakat yang merasa kecewa terhadap pemimpin sebelumnya cenderung memberikan dukungan kepada siapa pun yang menggantikannya, tanpa terlebih dahulu menilai secara kritis proses dan kepentingan di balik pergantian kekuasaan tersebut.

“Ketika masyarakat sudah tidak suka dengan pemimpin lama, lalu ada kekuatan asing yang menurunkannya, sering kali dukungan langsung diberikan. Padahal, pemimpin yang diangkat melalui campur tangan asing berpotensi besar menjadi pemimpin boneka,” ujar Zuly dilansir dari laman UMY, (7/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa euforia perubahan semacam ini kerap menutup kesadaran publik terhadap risiko jangka panjang. Dukungan politik yang dibangun semata-mata atas dasar ketidaksukaan terhadap rezim lama tidak selalu berujung pada lahirnya pemerintahan yang lebih baik atau berpihak pada kepentingan rakyat.

“Ilusi perubahan ini berbahaya. Yang penting bukan hanya siapa yang diganti, tetapi bagaimana proses pergantian itu terjadi dan untuk kepentingan siapa,” tegasnya.

Guru Besar Ilmu Sosiologi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UMY tersebut menilai pemimpin hasil intervensi asing umumnya terikat pada kepentingan pihak yang mendukungnya. Dalam konteks Venezuela, potensi tersebut dinilai semakin kuat mengingat posisi strategis negara itu sebagai salah satu produsen minyak dunia.

Lebih lanjut, penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat dinilai berpotensi menciptakan krisis legitimasi negara. Dalam kondisi tersebut, masyarakat kehilangan rujukan otoritas yang jelas, sementara kendali pemerintahan justru beralih ke aktor eksternal.

Risiko ini semakin besar karena adanya keretakan di kalangan elite Venezuela, baik di ranah politik, militer, maupun intelijen. Perbedaan sikap elite terhadap kepemimpinan dan intervensi asing dinilai membuka ruang instabilitas yang lebih luas di tingkat masyarakat.

Zuly juga mengingatkan bahwa dukungan publik terhadap pemimpin pasca-invasi dapat dengan mudah dimanipulasi melalui narasi penyelamatan dan stabilisasi. Dalam situasi krisis, masyarakat cenderung mencari figur pengganti secara cepat, tanpa ruang refleksi yang memadai.

Oleh karena itu, keberadaan kelompok masyarakat yang independen dan kritis dinilai sangat penting untuk mengawal proses perubahan politik. Menurutnya, tanpa kontrol sosial yang kuat, transisi kekuasaan berisiko sepenuhnya dikendalikan oleh aktor eksternal.

“Harus ada kelompok kritis yang mengawal, mempertanyakan, dan mengawasi. Jika tidak, perubahan kepemimpinan ini justru akan melahirkan persoalan baru yang lebih besar,” pungkasnya.