Hasto Wardoyo Ungkap Kendala Pengembangan KDMP, Titiek Soeharto: Pelan-pelan Saja

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyampaikan sejumlah catatan terkait pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kota Yogyakarta.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam kegiatan penyerahan bantuan sembako bagi petugas kebersihan Kota Yogyakarta di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Minggu (1/3/2026). Acara tersebut turut dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI, .

Dalam kesempatan itu, Hasto menyoroti persoalan keterbatasan lahan sebagai salah satu hambatan utama. Sesuai ketentuan, KDMP disyaratkan memiliki lahan seluas 600 meter persegi, sementara kondisi wilayah Kota Yogyakarta yang padat membuat pemenuhan syarat tersebut tidak mudah.

“Kami sudah melaporkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan lahan 600 meter persegi dan sampai sekarang masih dalam proses pencarian,” ujar Hasto.

Ia berharap ada kelonggaran kebijakan terkait luasan lahan. Menurutnya, jika aturan tidak mewajibkan 600 meter persegi secara mutlak, maka Pemkot siap menyesuaikan dengan kondisi yang ada, misalnya dengan luasan 200 hingga 400 meter persegi.

“Saya mendengar ke depan tidak harus 600 meter persegi. Kami mohon arahan, bila memungkinkan kurang dari itu tentu bisa kami atur. Yang terpenting tetap memenuhi standar Kota Jogja,” katanya.

Saat ini terdapat 45 Koperasi Desa Merah Putih di Kota Yogyakarta yang tengah didorong pengembangannya.

Perkuat Batik Lokal

Selain isu lahan, Hasto juga menekankan pentingnya penguatan produk lokal, khususnya batik. Ia menilai sebagai kota batik dunia, Yogyakarta seharusnya lebih mengutamakan produksi daerah sendiri ketimbang mendatangkan dari luar seperti Pekalongan.

“Kami ingin produksi batik Kota Jogja yang diutamakan. Jangan sampai masih membeli dari luar, padahal Jogja ini dikenal sebagai kota batik dunia,” tegasnya.

Ia mendorong gerakan bela beli produk lokal, termasuk pemanfaatan batik produksi daerah untuk seragam PNS dan ke depan bagi pelajar.

Bisnis Harus Dirancang Strategis

Hasto juga mengingatkan agar pengelolaan koperasi disusun secara matang dan berorientasi keberlanjutan. Jika koperasi mengajukan pinjaman, maka skema pengembalian harus disesuaikan dengan potensi pendapatan agar tidak menimbulkan risiko kebangkrutan.

“Kalau pinjam dana, harus dihitung betul kemampuan mencicilnya dari hasil usaha,” ujarnya.

Ia mengusulkan adanya kepastian pasar sejak awal, misalnya melalui pengadaan pupuk organik untuk kebutuhan taman-taman kota yang dinilai memiliki potensi serapan tetap. Selain itu, ia juga menggagas konsep retail atau pusat belanja skala kecil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terkait pembiayaan, Hasto berharap dukungan anggaran dari kelurahan sebagaimana desa memiliki alokasi dana tersendiri. Ia mencontohkan, jika koperasi meminjam hingga Rp3 miliar, maka harus jelas sumber pengembalian cicilannya.

Titiek Soeharto: Perlu Koordinasi dengan Gubernur DIY

Menanggapi paparan tersebut, Titiek Soeharto menyampaikan bahwa pengembangan koperasi memang perlu dilakukan secara bertahap dan serius agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani dan masyarakat.

“Pelan-pelan saja, mudah-mudahan hasilnya baik. Petani dan masyarakat memang harus kita tekuni,” ujarnya.

Terkait kendala lahan, ia menyarankan agar Pemerintah Kota Yogyakarta menjalin komunikasi dengan Gubernur DIY, SRI Sultan HB X yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, guna mencari solusi terbaik atas persoalan tersebut. (populi.id/Hadid Pangestu)