Desa Wisata di Sleman Tumbuh, UMKM Ikut Terdongkrak

SLEMAN, POPULI.ID — Pengembangan desa wisata di Kabupaten Sleman dinilai memiliki potensi besar, namun masih membutuhkan penguatan dari berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusia (SDM), tata kelola, hingga sinergi dengan industri pariwisata.

Wakil Ketua DPRD Sleman, Hasto Karyantoro, menegaskan bahwa secara potensi, desa wisata di Sleman sangat melimpah dan beragam untuk dikembangkan. Namun demikian, ia mengingatkan agar pengembangan desa wisata tidak semata-mata didorong oleh keinginan mengakses anggaran pemerintah.

“Potensinya banyak yang bisa diangkat dan dikembangkan. Tetapi masyarakat jangan hanya terburu atau termotivasi untuk mengakses dana. Harus diikuti dengan upaya serius meningkatkan kapasitas pengelolaan jasa pariwisata,” ujarnya.

Menurutnya, keseimbangan antara dukungan anggaran dan kesiapan masyarakat menjadi kunci agar desa wisata benar-benar layak menjadi destinasi unggulan di masa depan. Dari sisi regulasi, DPRD Sleman telah menetapkan aturan melalui peraturan daerah (perda) yang mengacu pada rencana induk kepariwisataan nasional. Regulasi tersebut mengatur klasifikasi desa wisata, mulai dari rintisan, berkembang, maju, hingga mandiri.

“Ini kami kawal agar pelaku jasa pariwisatanya lebih berkualitas dan objek wisatanya punya daya saing serta keunikan yang layak ditawarkan ke wisatawan lokal maupun internasional,” tambahnya.

Hasto juga membuka peluang adanya penyertaan modal dan kolaborasi bagi desa wisata yang telah berkembang. Desa-desa tersebut dapat bekerja sama dengan badan usaha milik kalurahan (BUMKal) maupun pihak swasta yang memiliki akses ke industri pariwisata.

Dari sisi pengawasan, DPRD berperan dalam pembinaan kelembagaan, baik aparatur desa maupun pengelola BUMKal. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap penyaluran pendanaan melalui organisasi perangkat daerah (OPD), koperasi, maupun skema lainnya agar tepat sasaran.

Ia menambahkan, keberadaan desa wisata memiliki korelasi kuat dengan perkembangan UMKM.

“UMKM bisa berkembang jika ada media atau tempat pemasaran. Sebaliknya, objek wisata juga butuh dukungan UMKM untuk meramaikan destinasi,” jelasnya.

Hasto menekankan pentingnya pengawasan terhadap pemanfaatan tanah kas desa yang digunakan sebagai lokasi desa wisata, termasuk aspek perizinan dan manfaat bagi masyarakat setempat. Menurutnya, sejauh ini kawasan tersebut dinilai berhasil dan dikelola secara profesional sehingga tidak memerlukan pengawasan ketat.

Ketua Tim Kerja Usaha dan Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata Sleman, Supriyanto, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 81 desa wisata di Sleman, menjadikannya salah satu yang terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski demikian, ia mengakui sebagian besar desa wisata masih membutuhkan pendampingan.

“Desa wisata berbasis masyarakat dan mengandalkan potensi sosiokultural, bukan investasi besar. Tantangan utama kami ada di SDM dan mindset masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala, terutama karena banyak desa wisata yang belum mandiri secara finansial. Pemerintah daerah pun secara bertahap berupaya meningkatkan kualitas fasilitas agar lebih representatif.

Dalam hal promosi, Dinas Pariwisata Sleman menerapkan dua strategi utama, yakni digital dan konvensional. Promosi digital dilakukan melalui pembuatan konten video dan foto yang diunggah ke berbagai platform, termasuk website Jaringan Desa Wisata milik Kementerian Pariwisata.

Sementara itu, promosi konvensional dilakukan melalui program table top yang mempertemukan pelaku wisata dengan biro perjalanan, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya di berbagai daerah.

Terkait UMKM, Supriyanto menegaskan bahwa pihaknya berperan dalam memastikan kesiapan pelaku usaha di sekitar destinasi wisata, terutama dari sisi standar pelayanan dan kualitas produk, termasuk sektor kuliner. Dinas Pariwisata juga memfasilitasi sertifikasi standar serta melakukan monitoring untuk memastikan kesesuaian operasional di lapangan.

Lebih lanjut, ia menyoroti potensi sinergi antara desa wisata berbasis masyarakat dengan industri pariwisata yang dikelola swasta, seperti di kawasan Studio Alam Gamplong yang berdampingan dengan Desa Wisata Gamplong. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi fokus program tahun 2026.

“Kami ingin ada sinergitas antara desa wisata dan industri pariwisata. Misalnya, wisatawan yang datang ke studio alam bisa sekaligus menikmati paket desa wisata di sekitarnya,” jelasnya.

Konsep ini terinspirasi dari praktik pariwisata di Bali, di mana paket wisata mengintegrasikan berbagai atraksi budaya dan destinasi. Ke depan, Dinas Pariwisata Sleman akan memfasilitasi pertemuan antara pelaku industri dan pengelola desa wisata untuk membangun kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU).

“Kami hanya memfasilitasi. Nanti bentuk kerja samanya disepakati bersama antara pihak industri dan masyarakat, karena karakter keduanya berbeda, yang satu berbasis sosiokultural, yang lain berorientasi profit,” pungkasnya.

Dengan potensi besar yang dimiliki serta dukungan regulasi dan program pemerintah, desa wisata di Sleman diharapkan mampu berkembang menjadi destinasi yang berdaya saing sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat lokal.