Polda DIY Tegaskan Tolak Intoleransi, Mediasi Polemik GMS dan FJI di Bantul

BANTUL, POPULI.ID – Polda DIY menegaskan komitmennya menjaga toleransi dan ketertiban masyarakat menyusul polemik yang terjadi saat pelaksanaan Misa Perdana Gereja Misi Sejahtera (GMS) di Dusun Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Minggu (24/5/2026).

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan menegaskan bahwa kebebasan beribadah merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Karena itu, segala bentuk tindakan intimidasi maupun aksi sepihak yang berpotensi mengganggu ketertiban umum tidak dapat dibenarkan.

“Polda DIY tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan intoleransi, intimidasi, maupun aksi sepihak oleh kelompok masyarakat yang mengganggu ketertiban umum,” tegas Ihsan, Selasa (26/5/2026).

Insiden yang terjadi sekitar pukul 07.45 WIB tersebut diduga dipicu persoalan perizinan pendirian dan operasional tempat ibadah yang belum sepenuhnya dilengkapi oleh pihak GMS. Kondisi itu kemudian memunculkan keberatan dari Front Jihad Islam (FJI) yang melakukan protes di lokasi.

Merespons situasi tersebut, Polres Bantul bersama unsur terkait segera melakukan pengamanan dan langkah-langkah mediasi guna mencegah konflik meluas. Kapolres Bantul memimpin langsung pertemuan antara perwakilan FJI dan pihak GMS.

Dalam mediasi tersebut, FJI meminta agar pihak GMS melengkapi seluruh persyaratan perizinan serta melakukan sosialisasi kepada warga sekitar. Sementara pihak GMS meminta kesempatan untuk menyelesaikan ibadah yang sempat terhenti.

“Kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan dengan mengedepankan semangat toleransi dan saling menghormati. Kesepakatan itu menjadi dasar untuk menjaga situasi tetap kondusif di tengah masyarakat,” kata Ihsan.

Sebagai tindak lanjut, pada Senin (25/5/2026), digelar pertemuan yang melibatkan Pemkab Bantul, Kementerian Agama, TNI, Kejaksaan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kesbangpol Bantul, serta perwakilan GMS.

Hasil pertemuan menyepakati bahwa GMS akan segera melengkapi seluruh dokumen perizinan yang diperlukan. Selama proses tersebut berlangsung, kegiatan keagamaan sementara tidak dilaksanakan di lokasi hingga seluruh ketentuan administrasi dan regulasi terpenuhi.

Polda DIY memastikan situasi di lokasi saat ini telah aman dan terkendali. Masyarakat diimbau tetap menjaga kerukunan, tidak mudah terprovokasi informasi yang beredar di media sosial, serta mempercayakan penyelesaian persoalan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.

Sri Sultan HB X Menyayangkan

Gubernur DIY Sri Sultan HB X menilai pentingnya memperkuat pendidikan dan pemahaman tentang toleransi di tengah masyarakat menyusul insiden pembubaran kegiatan ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) di Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Minggu (24/5/2026).

Menurut Sultan, perbedaan suku, ras, agama, dan latar belakang merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari karena menjadi bagian dari kehidupan manusia.

“Yang namanya manusia itu perbedaan itu ada. Tapi harus memahami bahwa Allah itu memang menciptakan ras berbeda, agama berbeda, asal-usulnya juga berbeda,” ujar Sri Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (25/5/2026).

Sultan menegaskan bahwa keberagaman tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang atau kelompok untuk merasa paling benar dibanding pihak lain. Ia menyebut perbedaan merupakan realitas yang harus diterima dan dipahami bersama.

“Sebetulnya perbedaan itu keniscayaan, memang ciptaannya begitu. Bukan dia yang paling benar sendiri, enggak ada. Ya masalah kesadaran saja, pemahaman saja,” katanya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan langkah Pemerintah Daerah DIY terkait insiden tersebut, Sultan menyebut persoalan itu berada di luar kewenangannya. Namun demikian, ia menekankan pentingnya memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai toleransi kepada masyarakat agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

“Bukan wewenang saya kalau itu, itu aspek yang lain, wewenang di tempat lain. Tapi memang perlu pemahaman seperti ini diajarkan,” ujarnya. (populi.id/Hadid Pangestu)