Menkeu Purbaya: Program MBG Banyak Bolongnya

POPULI.ID – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan penjelasan terkait dua program unggulan pemerintah yang tengah menjadi sorotan publik, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam sebuah dialog, ia menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memperbaiki efisiensi anggaran dan memperketat pengawasan untuk memastikan program tersebut benar-benar sampai ke masyarakat.

Purbaya mengakui bahwa pada tahap awal, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki banyak celah. Namun, ia menekankan bahwa langkah perbaikan sedang dilakukan secara besar-besaran, termasuk melakukan pemangkasan anggaran melalui efisiensi.

“MBG itu juga program yang bagus, sebetulnya konsepnya bagus. Hanya saja memang pelaksanaannya banyak bolongnya kemarin, sekarang sedang diperbaiki,” ujar Purbaya dalam wawancara di kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, dikutip Jumat (3/7/2026).

Ia mengungkapkan bahwa alokasi anggaran yang awalnya direncanakan sebesar Rp330 triliun telah berhasil ditekan menjadi Rp270 triliun, dan kemungkinan akan turun lagi ke level yang lebih rendah melalui efisiensi.

Untuk memperkuat pengawasan, Purbaya membentuk Badan Perbendaharaan Negara di daerah-daerah guna memeriksa laporan keuangan secara reguler. Ia juga tidak segan-segan mengancam akan memotong anggaran jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan di lapangan.

“Kalau memang jelek, yang jelek-jelek saya akan laporkan ke BGN (Badan Gizi Nasional) untuk dia ambil tindakan. Kalau enggak ambil tindakan, baru saya bisa potong anggarannya,” tegasnya.

Sementara itu, terkait Koperasi Merah Putih atau Kopdes, Purbaya menjelaskan adanya perubahan struktur pengalokasian Dana Desa. Dari total Dana Desa sebesar Rp70 triliun, pemerintah kini mengarahkan dua per tiga bagiannya untuk Koperasi Merah Putih. Sementara sepertiga sisanya tetap diberikan langsung ke desa.

Ia menyebut program Kopdes ini dirancang untuk berjalan selama enam tahun dengan total dana mencapai Rp240 triliun untuk sekitar 80 ribu koperasi. Menanggapi kekhawatiran masyarakat soal lokasi koperasi yang disebut-sebut berada di wilayah terpencil, Purbaya menyatakan bahwa penyimpangan memang bisa terjadi, namun pemerintah tetap melakukan pemantauan.

“Penyelewengan pasti ada, kita bukan hidup di surga lagi. Tidak semua yang ada di sini orang baik. Yang penting itu dikendalikan dan dihukum,” kata Purbaya.

Ia juga menanggapi kebijakan pelatihan militer bagi manajer koperasi yang sempat dipertanyakan publik. Menurutnya, dalam perspektif ekonomi, hal tersebut merupakan bagian dari optimalisasi untuk memastikan manajemen berjalan disiplin.

Purbaya menegaskan bahwa posisinya sebagai “penjaga gawang” keuangan negara mengharuskannya bersikap tegas terhadap setiap kementerian atau lembaga. Ia memastikan bahwa semua kebijakan, termasuk MBG dan Kopdes, akan terus diaudit oleh BPKP untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kewajiban kita adalah membeberkan semua risiko yang ada kepada pimpinan. Saya selalu begitu,” tandasnya.