Dindikpora Pastikan Tak Ada Warga Kota Yogyakarta yang Tak Sekolah karena Kesulitan Biaya

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Kasus meninggalnya seorang siswa SD di Nusa Tenggara Timur yang diduga karena keterbatasan ekonomi menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Peristiwa tersebut juga membuka mata pemerintah terkait pentingnya akses jaminan pendidikan bagi siswa rentan putus sekolah.

Menanggapi peristiwa itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) terus berupaya agar tidak ada warga Jogja yang tak sekolah karena kesulitan biaya.

Bahkan, Dindikpora Kota Yogyakarta aktif menyisir data anak usia sekolah yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan.

“Kami aktif bekerja sama dengan BPS dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk mencari data anak-anak usia sekolah yang tak tercantum di data pokok pendidikan (Dapodik),” ungkap Kabid Pembinaan SMP Dindikpora Kota Yogyakarta, Hasyim, kepada awak media pada Kamis (5/2/2026).

“Misal anak sudah tercatat SD tapi di Dapodik SMP tidak terdata. Maka kami akan cari alamat rumahnya dan gali permasalahannya apa, dengan harapan bisa membantu mencarikan solusi terkait pembiayaan maupun akses sekolah,” jelasnya.

Pihaknya juga mendorong agar tidak terjadi kasus bullying atau perundungan di sekolah dan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, di setiap sekolah ada satuan tugas yang berperan mencegah terjadinya kekerasan di sekolah.

“Harapannya jangan sampai anak keluar sekolah karena kasus bullying atau kekerasan. Itu juga sebagai upaya kami mendorong anak-anak bisa sekolah sampai selesai (lulus),” katanya.

Koordinasi lintas sektoral juga terus digencarkan untuk memastikan tidak ada anak di Kota Yogyakarta yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Dia menyebut, pembayaran masuk sekolah negeri gratis sedangkan siswa sekolah swasta bisa mengakses bantuan dari UPT Jaminan Pendidikan.

“Kami berharap jangan sampai ada warga Kota Yogyakarta yang tidak sekolah karena kesulitan biaya. Maka kami berharap sekolah juga aktif ketika ada permasalahan terkait kondisi sosial bisa komunikasi dengan Dinas Pendidikan atau Dinas Sosial. Sehingga nanti ada upaya dari dinas terkait, supaya tidak terjadi peristiwa itu,” tuturnya.

Kepala UPT Jaminan Pendidikan Daerah Dindikpora Kota Yogyakarta, Menik Ria Agustiningsih, menuturkan bahwa tahun ini pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp14,9 miliar untuk bantuan jaminan pendidikan.

Program beasiswa itu dikatakan bisa diakses untuk seluruh warga Kota Yogyakarta mulai jenjang TK hingga perguruan tinggi serta anak panti asuhan swasta yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial.

“Kalau untuk sekolah negeri, bantuan peruntukannya pembelian perlengkapan sekolah. Tapi kalau sekolah swasta untuk pembelian perlengkapan sekolah dan ada juga pembayaran SPP,” tandasnya. (populi.id/Dewi Rukmini)