Wali Kota Yogyakarta Reformasi Sektor Pendidikan, Targetkan PPDB SD Tampung 3.700 Siswa Baru

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan mengambil langkah berani untuk mereformasi sektor pendidikan di Kota Yogyakarta.

Satu upaya yang dilakukan yakni menargetkan penambahan 1.000 siswa baru dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang sekolah dasar (SD) pada Juni mendatang.

Target tersebut ditetapkan untuk mendongkrak jumlah siswa SD negeri di Kota Yogyakarta bisa meningkat dari 2.700 menjadi 3.700 siswa pada tahun ajaran baru mendatang.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengungkapkan, langkah tersebut menjadi bagian dari pembenahan pendidikan dasar agar sekolah negeri kembali diminati masyarakat.

Target itu muncul dipicu oleh temuan rendahnya daya tampung SD negeri yang berbanding terbalik dengan sekolah swasta.

Dikatakan, SD negeri di Yogyakarta saat ini hanya menampung sekitat 2.700 siswa Kelas 1. Padahal siswa Kelas 1 SD swasta bisa mencapai 4.700 siswa.

Ketimpangan itulah yang memicu keprihatinan Pemkot Yogyakarta. Apalagi banyak masyarakat yang rela merogoh kocek untuk menyekolahkan anak ke SD swasta, padahal SD negeri yang tersedia itu gratis.

“Saya target (PPDB siswa baru di SD negeri) naik 1.000 siswa. Saat ini siswa Kelas 1 SD negeri hanya 2.700 murid. Besok pada penerimaan peserta didik baru Juni mendatang, targetnya 3.700 siswa,” ucap Hasto.

Para kepala SD negeri di Kota Yogyakarta pun diminta lebih aktif mempromosikan sekolah ke lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK) yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Para kepala sekolah SD negeri juga diminta menandatangani fakta integritas terkait indikator capaian kinerja.

“Kepala sekolah harus bergerak keliling PAUD dan TK untuk mempromosikan bahwa SD negeri itu gratis dan kualitas gurunya bagus. Kalau kapasitas kelas belum penuh, maka kepala sekolah harus mengejar itu,” katanya.

Selain promosi ke PAUD dan TK, pemerintah juga bakal menerapkan evaluasi kinerja kepala sekolah menggunakan sistem rapor dengan kategori penilaian warna merah, kuning, dan merah. Bagi kepala sekolah yang mendapatkan penilaian merah dan tidak menunjukkan perbaikan dalam waktu tiga bulan, maka berpotensi diusulkan untuk diturunkan dari jabatannya.

Pihaknya juga berencana mengadopsi keunggulan sekolah swasta semisal dalam pembelajaran agama dan peningkatan kedisiplinan untuk meningkatkan daya tarik sekolah negeri.

“Saya kira reformasi pendidikan perlu dilakukan. Karena di Kota Yogyakarta banyak yang berdarah-darah bayar ke sekolah swasta, padahal SD negeri kosong, terus SMP overload,” paparnya.

Dia juga meminta sekolah tidak membatasi jumlah siswa apabila fasilitas yaang dimiliki masih memungkinkan untuk menampung peserta didik tambahan. Selain itu, sekolah juga didorong memanfaatkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Dikatakan, anggaran tersebut dapat digunakan untuk menghadirkan guru honorer yang memiliki kemampuan mengajar mengaji atau Iqra bagi siswa Muslim. Serta pendalaman kitab suci bagi siswa Kristen Protestan dan Katolik. Nilai budaya Mataram juga akan dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran untuk memperkuat pendidikan berbasis budaya lokal. (populi.id/Dewi Rukmini)