Guru Besar UMY Soroti Wacana Dapur MBG di Kampus, Tekankan Perguruan Tinggi Fokus di Tri Dharma

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Wacana pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan perguruan tinggi kini tengah menuai perdebatan di kalangan akademisi. Dorongan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) ini dipandang perlu ditinjau ulang secara kritis oleh berbagai pihak, termasuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya UMY, Dyah Mutiarin, menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara fundamental masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas sebelum dipaksakan masuk ke lingkungan kampus.

Menurutnya, terdapat celah besar dalam desain kebijakan saat ini, mulai dari urusan skema anggaran, teknis implementasi, hingga ketepatan sasaran manfaat bagi para siswa. Ia merespons instruksi kementerian yang meminta kampus tidak hanya menjadi penonton, melainkan terlibat aktif membangun infrastruktur SPPG, sebuah langkah yang sudah mulai diuji coba di beberapa Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

Namun, bagi Mutiarin, kebijakan ini memerlukan kematangan regulasi yang jauh lebih mendalam sebelum menyentuh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) seperti UMY.

Kritik utama yang dilontarkan UMY berakar pada fungsi mendasar universitas. Mutiarin menekankan bahwa fokus utama atau core function kampus seharusnya tetap terjaga pada Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pelibatan kampus dalam operasional teknis dapur gizi dikhawatirkan akan memecah konsentrasi institusi dari tugas utamanya.

“Perguruan tinggi di Indonesia pun belum merata dalam menghasilkan riset yang mampu menunjukkan keunggulan di masing-masing sektor. Jadi, sebaiknya fokus terlebih dahulu pada ranah tersebut,” kata Mutiarin dikutip dari laman resmi UMY, Sabtu (16/5/2026).

Secara kelembagaan, UMY menuntut pemerintah untuk memberikan ruang bagi kampus guna melakukan kajian mandiri dan objektif. Evaluasi ini penting untuk menimbang secara jernih apa saja kelebihan, kekurangan, serta dampak nyata program tersebut bagi mahasiswa dan institusi.

“Kita berharap pemerintah memberikan ruang lebih dahulu kepada perguruan tinggi untuk melakukan kajian. Apakah kebijakan ini akan lebih baik atau lebih tepat apabila dilaksanakan di kampus, itu yang perlu dijawab terlebih dahulu,” imbuh guru besar Ilmu Pemerintahan tersebut.

Alih-alih membangun gedung dapur baru yang memakan lahan dan anggaran besar, UMY menawarkan jalan tengah yang lebih elegan dan berbasis ilmu pengetahuan. Mutiarin menyatakan bahwa kontribusi kampus tidak harus diwujudkan dalam bentuk fisik infrastruktur.

Ia mengusulkan dua skema keterlibatan: pertama, penelitian lintas disiplin oleh dosen (mulai dari gizi, pertanian, hingga manajemen) untuk mengevaluasi SPPG yang sudah berjalan; dan kedua, program magang bagi mahasiswa agar mendapatkan pengalaman lapangan secara nyata. Kajian dosen tersebut dapat mencakup aspek krusial seperti komposisi nutrisi hingga sistem keamanan pangan.

“Perguruan tinggi dapat memberikan masukan terkait komposisi gizi, langkah pencegahan keracunan makanan, maupun evaluasi dari sisi efisiensi anggaran,” jelasnya.

Dengan skema ini, mahasiswa tetap bisa belajar tanpa kampus harus terbebani oleh biaya operasional dan perawatan dapur yang rumit.

Lebih lanjut, Mutiarin menjelaskan bahwa UMY memiliki keunggulan strategis melalui jaringan amal usaha Muhammadiyah yang sudah mapan. Sekolah-sekolah Muhammadiyah dari tingkat dasar hingga menengah adalah penerima manfaat langsung dari program MBG ini, sehingga jalur kolaborasi sebenarnya sudah tersedia secara organik.

“Kita mendukung dari sisi sumber daya manusia. Selain itu, karena banyak amal usaha pendidikan Muhammadiyah bergerak di lingkup TK, SD, SMP, hingga SMA, sebenarnya kita sudah terhubung langsung dengan SPPG itu sendiri,” ungkapnya.

Dengan memanfaatkan unit SPPG yang sudah beroperasi di luar kampus dan mendukungnya melalui kapasitas akademik UMY, model kerja sama ini dinilai jauh lebih berkelanjutan dan efisien.