Forum BEM DIY Gelar Aksi di DPRD, Sampaikan Delapan Tuntutan

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-DIY menggelar aksi demonstrasi di DPRD DIY, pada Jumat (19/6/2026). Puluhan massa berbaju hitam itu terpantau sampai di Kantor DPRD DIY sekitar pukul 15.18 WIB.

Mereka tampak membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan kata-kata kritis untuk pemerintah. Perwakilan massa mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di DIY itu silih berganti menyampaikan unek-unek begitu sampai halaman Kantor DPRD DIY.

Koordinator Umum (Kordum) Aksi Forum BEM DIY, Faturahman Jaguna, menuturkan ada delapan tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut. Antara lain terkait penolakan kenaikan BBM karena berdampak terhadap harga bahan pokok. Termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan proyek strategis nasional lainnya.

“Kami turut menyuarakan segera disahkan Undang-Undang Perampasan Aset dan Undang-Undang Masyarakat Adat. Kami menuntut DPRD segera membuat peraturan perlindungan aktivis atau Undang-Undang Perlindungan Aktivis. Karena belakangan ini kami melihat banyak aktivis yang diintimidasi,” katanya.

Dia juga menilai militerisme mulai muncul di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, mereka meminta pencabutan UU TNI/Polri.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum BEM DIY, Ilham, menambahkan bahwa KDMP juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi kembali penempatan titik-titik KDMP. Sebab, banyak lokasi KDMP yang kurang strategis dan susah diakses oleh masyarakat.

“Bahkan ada yang di dalam hutan, sehingga masyarakat untuk akses ke KDMP rasa-rasanya kurang efektif. Artinya perputaran ekonomi lokalnya tidak maksimal di titik itu. Sehingga perlu semacam koreksi dan evaluasi terkait Koperasi Desa Merah Putih,” tandasnya. (populi.id/Dewi Rukmini)