Massa Forum BEM DIY Kembali Geruduk DPRD, Tagih Janji Bertemu Anggota Dewan

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-DIY kembali menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD DIY pada Selasa (23/6/2026). Aksi tersebut menjadi lanjutan aksi serupa yang digelar pada Jumat (19/6/2026).

Pada kesempatan itu, puluhan massa aksi menuntut janji anggota DPRD DIY untuk menemui mereka. Sekitar pukul 16.00 WIB, sejumlah anggota DPRD DIY datang di tengah massa aksi. Kemudian, mereka duduk bersila di halaman Kantor DPRD DIY untuk berdialog secara terbuka.

Dari tujuh Fraksi DPRD DIY hanya enam fraksi yang hadir menemui para pendemo. Antara lain dari Fraksi PDIP, Fraksi Gabungan Nasdem-PPP-PSI, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi PKS, dan Fraksi Golkar.

Anggota DPRD DIY yang hadir dalam dialog tersebut dari Fraksi PDI Perjuangan yaitu RB Dwi Wahyu, Adriana Wulandari, Yuni Satia Rahayu, Demas Kursiswanto, Ispriyantun Katir Triatmojo, Rita Nurmastuti, Tustiyani, Reda Revitra, Yan Kurnia, Sukapdi dan Haris Sugiharta.

Kemudian, M Yazid dari Fraksi Gabungan Nasdem-PPP-PSI, Hifni Muhammad dari Fraksi PKB, Arif Kurniawan dari Fraksi PAN, M Syafii dari Fraksi PKS, serta Syarif Guska dari Fraksi Golkar.

Sedangkan perwakilan dari Fraksi Gerindra terlihat tidak hadir. Hal itu otomatis membuat para massa aksi kecewa. Padahal, mereka mengharapkan ada perwakilan Fraksi Gerindra sebagai partai penguasa hadir menemui para pendemo.

Sebab, materi tuntutan yang disuarakan massa Forum BEM DIY sebagian besar menyasar program-program di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran yang diusung Partai Gerindra. Di antaranya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Pada aksi Jumat lalu, kami dijanjikan bertemu dengan tujuh Fraksi DPRD DIY. Tapi hari ini hanya ada enam fraksi yang menemui. Dari sini dapat kami nilai bahwa omongan sebelumnya belum bisa dipercayai,” ucap salah satu orator.

Dalam aksi tersebut, seorang orator sempat mempertanyakan bermunculannya unjuk rasa yang mendukung program MBG di sejumlah daerah, termasuk Yogyakarta. Dia menyinggung bahwa massa aksi mendukung program itu hanya demi wajan, panci, dan uang saku.

Massa mahasiswa juga menyoroti keberadaan program KDMP. Mereka menyoroti banyaknya titik KDMP yang berada di dalam hutan sehingga sulit diakses masyarakat. Tak hanya itu, mereka juga mempertanyakan apakah tujuan asli keberadaan KDMP untuk menyaingi toko retail modern.

“Kalau tujuannya itu sudah tidak benar. Kalau sesuai sistem keuangan, koperasi itu dimiliki anggota, bukan milik negara. Apakah ini untuk mengamankan suara di 2029 nanti? Kalau masa menjabatnya habis, apakah programnya juga berhenti,” kritisnya.

Koordinator Forum BEM DIY, Faturahman Adjan Djaguna, menyampaikan sikap tegas terhadap berbagai persoalan bangsa dan daerah yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian serius dari pemerintah. Berbeda dengan aksi sebelumnya, kali ini mereka membawa 10 tuntutan kepada pemerintah.

Dituturkan isi dari delapan tuntuta masih sama terkait menolak kenaikan harga BBM dan kebijakan ekonomi yang membebani rakyat kecil, evaluasi total program MBG, hentikan KDMP karena tidak efektif dan membebani APBN, mencabut UU TNI-Polri, hingga wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan, dua tuntutan tambahan berupa tuntaskan kenakalan remaha di DIY, mendorong DPRD bersama Pemda DIY segera menyusun serta mengesahkan Perda tentang Pendidikan Khas Kejogjaan. Serta menuntut pemerintah dan DPRD menuntaskan persoalan sampah di DIY.

“Program dengan anggaran besar tidak boleh menjadi ruang pemborosan maupun kepentingan politik semata,” tandasnya. (populi.id/Dewi Rukmini)