Fenomena Sekolah Minim Siswa, Pengamat UMY Soroti Perubahan Demografi

POPULI.ID – Fenomena sekolah yang sepi peminat kembali terjadi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. Sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di berbagai daerah hanya menerima satu hingga tiga murid baru, bahkan ada yang tidak memperoleh siswa sama sekali.

Sebaliknya, sejumlah sekolah swasta berbasis diferensiasi, seperti Sekolah Islam Terpadu, sekolah alam, dan sekolah nasional plus, justru mengalami kelebihan pendaftar.

Pengamat pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Endro Dwi Hatmanto, menilai fenomena tersebut tidak semata-mata disebabkan kualitas sekolah atau strategi promosi.

“Bangku kosong itu sebenarnya merupakan data kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan perubahan struktur penduduk, ketidaktepatan lokasi sekolah, ketimpangan mutu, perubahan harapan masyarakat, atau kurang baiknya perencanaan pendidikan,” ujar Endro, dilansir dari laman UMY, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah perubahan demografi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kelahiran Indonesia terus menurun sehingga populasi anak usia sekolah ikut berkurang. Selain itu, perpindahan penduduk ke kawasan permukiman baru membuat banyak sekolah lama kehilangan calon peserta didik.

“Kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa sekolah-sekolah tersebut gagal atau kualitasnya buruk. Persoalan ini jauh lebih kompleks. Ada perubahan demografi, perpindahan penduduk, munculnya kawasan permukiman baru, hingga persebaran sekolah yang mungkin tidak lagi sesuai dengan keberadaan anak usia sekolah,” jelasnya.

Endro juga menilai pola pikir orang tua dalam memilih sekolah telah berubah. Selain mempertimbangkan jarak, mereka kini lebih memperhatikan mutu guru, keamanan, program pendidikan, hingga komunikasi sekolah dengan orang tua.

Ia menilai pelaksanaan SPMB perlu dievaluasi agar pemerataan tidak hanya berfokus pada zonasi atau domisili, tetapi juga memperhitungkan kapasitas sekolah, jumlah anak usia sekolah, serta keberadaan sekolah swasta sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.

Saat ini Kemendikdasmen tengah memetakan sekolah yang memiliki jumlah murid di bawah 100 orang melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menurut Endro, data tersebut harus menjadi dasar penyusunan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan angka kelahiran, persebaran penduduk, pembangunan permukiman baru, daya tampung sekolah, dan ketersediaan guru.

Menanggapi wacana penggabungan atau penutupan sekolah, Endro mengingatkan agar langkah tersebut menjadi pilihan terakhir.

“Sekolah bukan toko yang sekadar ramai atau sepi pembeli. Sekolah adalah layanan publik. Keputusan mempertahankan, menggabungkan, atau menata ulang sekolah harus mempertimbangkan mutu pendidikan, kondisi geografis, dan hak setiap anak,” tegasnya.

Ia menambahkan, kelas dengan jumlah siswa sedikit justru dapat meningkatkan kualitas pendampingan guru. Namun jika penurunan murid berlangsung terus-menerus, sekolah akan menghadapi persoalan pembiayaan dan operasional.

Menurutnya, sebelum melakukan regrouping, pemerintah sebaiknya lebih dulu memperbaiki mutu sekolah, pemerataan guru, sarana prasarana, serta akses pendidikan.

“Yang paling penting adalah bagaimana sekolah mampu menunjukkan kualitas pembelajaran, keamanan lingkungan, komunikasi yang baik dengan orang tua, serta perkembangan nyata peserta didiknya. Kepercayaan masyarakat dibangun dari pengalaman sehari-hari, bukan hanya dari citra,” pungkas Endro.