Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI: Rekam Jejak 42 Tahun Arsitek Kebijakan Moneter

POPULI.ID – Dunia perbankan nasional dikejutkan dengan keputusan Perry Warjiyo yang memilih menanggalkan jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) di tengah masa jabatan periode keduanya. Langkah pengunduran diri ini mengakhiri pengabdian panjang Perry selama 42 tahun di bank sentral Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry pada Minggu (26/7/2026). Pengumuman resmi disampaikan di kantor BI pada Senin (27/7/2026) pagi, yang juga dihadiri oleh jajaran Deputi Gubernur BI.

“Bapak presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjiyo dan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian beliau selama 7 tahun lamanya,” ujar Prasetyo Hadi.

Berdasarkan mekanisme UU Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, resmi ditetapkan sebagai penjabat sementara (Pjs) Gubernur BI melalui Rapat Dewan Gubernur pada 26 Juli 2026.

Alasan Pribadi di Tengah Tekanan Rupiah

Meskipun alasan resmi yang tercantum dalam surat adalah alasan pribadi, pengunduran diri ini terjadi di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga mendekati level Rp18.000 per dolar AS. Pihak Istana membantah adanya isu gangguan kesehatan maupun tekanan politik di balik keputusan tersebut.

Namun, rekam jejak menunjukkan bahwa Perry sempat mendapat kritik tajam dari parlemen. Pada Mei 2026, Anggota Komisi XI DPR RI, Primus Yustisio, secara terbuka menyarankan Perry untuk mengambil sikap “gentleman” dengan mengundurkan diri jika tidak mampu menjaga stabilitas kurs rupiah. Selain tekanan pasar, sempat muncul perbedaan pandangan antara Perry dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai efektivitas bunga atas dana pemerintah di bank sentral.

Empat Dekade Mengabdi di Bank Sentral

Perry Warjiyo bukanlah orang baru di dunia moneter. Lahir di Sukoharjo pada 1959, ia memulai kariernya di BI pada tahun 1984. Artinya, sudah 42 tahun ia berkarir di bank sentral. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (1982) ini melanjutkan studinya di Iowa State University hingga meraih gelar Master dan Ph.D pada awal 1990-an.

Perjalanan kariernya mencakup berbagai posisi strategis, mulai dari staf riset ekonomi, kebijakan moneter, hingga pengelolaan devisa. Karier internasionalnya tercatat gemilang saat ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF) pada 2007–2009, mewakili 13 negara Asia Tenggara.

Sebelum menjabat sebagai Gubernur BI selama dua periode (2018–2023 dan 2023–2028), Perry merupakan Deputi Gubernur BI di era Agus Martowardojo. Di bawah kepemimpinannya, BI bertransformasi menjadi lembaga yang pro-teknologi dengan melahirkan inovasi seperti QRIS pada 2019 dan BI-FAST.

Prestasi dan Warisan Kebijakan

Selama menjabat, Perry membawa BI meraih berbagai penghargaan prestisius, termasuk The Best Central Bank of the Year dari Global Islamic Finance Awards (GIFA) pada 2018 dan 2022. Ia dikenal sebagai penganut kebijakan pro-growth dan pro-stability, yang berusaha menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan stabilitas dari gejolak global.

Selain sebagai praktisi, Perry juga dikenal produktif di bidang akademik dengan menerbitkan sejumlah buku referensi ekonomi, seperti Central Bank Policy Mix: Issues, Challenges, and Policy Responses (2020).

Kekayaan dan Masa Transisi

Berdasarkan LHKPN terakhir yang dilaporkan pada Maret 2026, total harta kekayaan Perry tercatat sebesar Rp80,5 miliar, yang didominasi oleh aset tanah dan bangunan senilai Rp52,3 miliar di berbagai lokasi strategis.

Hingga saat ini, Presiden Prabowo belum mengajukan calon Gubernur BI definitif ke DPR RI. Untuk sementara, Destry Damayanti memastikan bahwa operasional bank sentral akan tetap berjalan profesional guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan pembayaran nasional di masa transisi ini.