Dari BUMN ke Bupati Pemalang, Ini Rekam Jejak Anom Widiyantoro yang Terjerat OTT KPK

POPULI.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, pada Selasa (28/7/2026). Penangkapan ini mengejutkan publik lantaran Anom merupakan sosok berlatar belakang profesional yang baru menjabat sebagai kepala daerah selama kurang lebih satu setengah tahun.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi penangkapan tersebut, namun belum merinci detail perkara secara mendalam. Hingga Rabu (29/7/2026), tim penyidik dilaporkan telah mengamankan total 21 orang di tiga lokasi berbeda, yakni Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Dari jumlah tersebut, 12 orang telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa OTT ini diduga kuat berkaitan dengan praktik jual beli jabatan dan penerimaan uang dari berbagai proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Sebagai barang bukti awal, tim penyidik berhasil menyita uang tunai senilai lebih dari Rp 2 miliar. Selain penangkapan, KPK juga menyegel sejumlah lokasi, termasuk kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemalang serta rumah kerabat bupati.

Jejak Karier Profesional di BUMN

Sebelum terjun ke panggung politik, Anom Widiyantoro dikenal sebagai seorang profesional yang menghabiskan hampir tiga dekade kariernya di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pria kelahiran Cimahi, 20 Maret 1970 ini, memulai perjalanannya di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA sejak tahun 1996.

Selama 25 tahun di WIKA, Anom meniti karier dari bawah, mulai dari staf ahli, auditor internal, manajer keuangan, hingga akhirnya menjabat sebagai general manager. Kariernya terus menanjak hingga ia dipercaya menjadi direktur di PT Wijaya Karya Realty dan kemudian menjabat sebagai direktur keuangan, human capital, dan manajemen risiko di PT Hotel Indonesia Property (PT Hipa) pada periode 2021-2024.

Dalam masa kampanyenya, Anom mengklaim keputusannya mundur dari jabatan direksi BUMN adalah bentuk pengabdian untuk membangun kampung halamannya di Pemalang. Ia bahkan sempat menyatakan keberhasilannya membawa perusahaan yang dipimpinnya keluar dari defisit menuju surplus di masa pandemi Covid-19.

Kemenangan di Pilkada dan Latar Belakang Pendidikan

Anom memenangi Pilkada Pemalang 2024 berpasangan dengan Nurkholes. Pasangan ini didukung oleh koalisi besar yang terdiri dari Partai Golkar, Perindo, PSI, Gelora, Hanura, dan Partai Buruh. Mereka berhasil meraih 278.043 suara (44,51 persen) dan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Secara akademis, Anom memiliki latar belakang yang kuat di bidang ekonomi. Ia merupakan lulusan S1 Manajemen Keuangan Universitas Diponegoro (1996) dan menyelesaikan gelar Magister Ekonomi & Bisnis di Universitas Padjajaran pada tahun 2005.

Kepemilikan Harta Kekayaan

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan per 31 Desember 2025, Anom tercatat memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 21,3 miliar. Sebagian besar hartanya berupa aset tanah dan bangunan senilai Rp 12,2 miliar yang tersebar di beberapa kota besar, termasuk Jakarta Timur, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Pemalang.

Selain itu, ia juga melaporkan kepemilikan alat transportasi senilai Rp 1,1 miliar, surat berharga sebesar Rp 902 juta, serta harta lainnya yang mencapai Rp 7 miliar, dengan catatan utang sebesar Rp 1,2 miliar.

Kini, Anom Widiyantoro tercatat sebagai kepala daerah ke-12 yang terjaring OTT KPK sepanjang tahun 2026. Anom juga merupakan kepala daerah kelima di Jawa Tengah yang diciduk KPK pada tahun ini. Status hukum para pihak yang diamankan akan ditentukan dalam waktu 1×24 jam sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.