SLEMAN, POPULI.ID – Kota Yogyakarta, yang dikenal kaya akan budaya dan sejarah, tak luput dari geliat dinamika politik yang terus berkembang. Satu di antara isu yang kerap mencuat, terutama menjelang pesta demokrasi, adalah politik identitas. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah ini?
Apa Itu Politik Identitas?
Secara umum, politik identitas merujuk pada upaya mobilisasi politik yang didasarkan pada kesamaan identitas tertentu dalam suatu kelompok. Identitas ini bisa berupa etnis, agama, ras, gender, orientasi seksual, pengalaman sejarah, hingga kondisi sosial ekonomi.
Menurut Abdilah (2002), politik identitas adalah gerakan politik yang menjadikan perbedaan sebagai kategori utama dalam perjuangan politik. Senada, Hellner (1994) menyebutnya sebagai gerakan yang menyoroti perbedaan identitas sebagai pusat perhatian politik.
Lukmantoro (2018) menambahkan bahwa politik identitas bertujuan memperjuangkan kepentingan kelompok yang memiliki kesamaan karakteristik, demi mendapatkan pengakuan dan keadilan.
Haboddin (2012) membedakan antara identitas politik dan politik identitas. Identitas politik adalah konstruksi posisi kepentingan individu dalam komunitas politik.
Sedangkan politik identitas merupakan mekanisme pengorganisasian identitas tersebut menjadi alat perjuangan politik.
Mengapa Politik Identitas Muncul?
Politik identitas sering muncul dari kesadaran kolektif suatu kelompok yang merasa terpinggirkan atau mengalami ketidakadilan. Dalam konteks ini, politik identitas menjadi alat perjuangan untuk:
– Menghapus diskriminasi,
– Mendapatkan pengakuan dan penghormatan,
– Meraih otonomi dalam pengambilan keputusan,
– Serta memperjuangkan representasi yang adil di berbagai lini kehidupan.
Contoh Dinamika Politik Identitas
1. Diskriminasi
Kelompok yang merasa tidak mendapat perlakuan adil dari negara atau masyarakat bisa mengalami diskriminasi, seperti kesenjangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, atau layanan publik.
2. Pengakuan
Beberapa kelompok mungkin berjuang agar identitas mereka, baik etnis, agama, maupun budaya, diakui secara resmi oleh negara atau diterima oleh masyarakat luas.
3. Otonomi
Tuntutan otonomi sering muncul dari keinginan untuk mengelola urusan sendiri, khususnya dalam wilayah yang memiliki sejarah, budaya, atau karakter sosial yang khas.
4. Representasi
Merasa kurang terwakili dalam struktur kekuasaan bisa memicu perjuangan agar suara kelompok lebih terdengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan politik.
Politik Identitas: Antara Peluang dan Tantangan
Di satu sisi, politik identitas bisa menjadi alat pemberdayaan dan sarana memperjuangkan keadilan. Namun di sisi lain, jika tidak dikelola dengan bijak, politik identitas dapat menjadi sumber perpecahan dan polarisasi.
Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, penting untuk menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sumber konflik. Politik identitas bisa menjadi jalan menuju inklusi dan kesetaraan selama dijalankan dalam semangat dialog dan kebersamaan.
