SLEMAN, POPULI.ID – Pemerintah terus mendorong pemerataan ekonomi melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) sebagai model penguatan ekonomi rakyat berbasis desa.
Hingga pertengahan Juni 2025, tercatat sebanyak 79.882 Kopdes telah resmi terbentuk di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan langsung Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, saat menyerahkan Surat Keputusan Badan Hukum Kopdes Merah Putih di Kalurahan Tamanmartani, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (15/6/2025).
“Saat ini hanya tiga provinsi yang belum 100 persen, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Ini bukan karena kendala politik atau anggaran, tapi murni persoalan teknis seperti akses geografis dan demografi,” jelas Budi Arie.
Budi menegaskan, program Kopdes bukan sekadar proyek administratif, melainkan proyek strategis dan moral bangsa dalam mewujudkan keadilan ekonomi di tingkat desa.
“Kita tidak boleh terburu-buru, tapi juga tak boleh main-main. Kalau program Kopdes Merah Putih ini gagal, jangan lagi bicara soal koperasi di masa depan. Ini taruhan besar bagi nasib ekonomi rakyat,” tegasnya.
Ia menyoroti ketimpangan harga yang sering dialami petani desa sebagai bentuk nyata ketidakadilan ekonomi.
“Petani menjual hasil panen murah, tapi di kota harganya melonjak tinggi. Ini yang harus dilawan. Koperasi hadir sebagai pelindung dan penyeimbang,” tambahnya.
Program Koperasi Merah Putih dibagi menjadi tiga tahap utama:
1. Pembentukan dan Legalisasi(ditargetkan tuntas akhir Juni 2025),
2. Pembangunan dan Pengoperasian Koperasi,
3. Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Usaha.
Budi juga memastikan unit simpan pinjam dalam Kopdes akan menawarkan suku bunga kompetitif, bahkan bisa lebih rendah dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk menekan praktik rentenir dan pinjaman online ilegal.
Dalam pengembangan jangka panjang, Kopdes Merah Putih akan terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah menargetkan Kopdes menjadi penyedia bahan baku utama untuk program tersebut.
“Kopdes tidak hanya mengelola simpan pinjam, tapi juga akan ikut terlibat dalam rantai bisnis besar yang menguntungkan. Ini peluang ekonomi riil bagi desa,” ungkap Budi Arie.
Menutup sambutannya, Budi Arie mengingatkan bahwa perjuangan membangun koperasi desa bukan pekerjaan mudah, tapi merupakan bagian dari **transformasi sosial jangka panjang.
“Kita sedang berjuang mengubah pola pikir. Ini perang strategi. Jika rakyat desa bergerak, perubahan ekonomi nasional akan terasa,” pungkasnya.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan optimisme terhadap kemampuan masyarakat desa dalam mengelola koperasi.
“Saya yakin masyarakat kita bisa menjalankan manajemen koperasi dengan baik. Bahkan ke depan, Kopdes bisa jadi pemasok kebutuhan sehari-hari di kota,” ujarnya.
Ia menyebut, kebutuhan pokok seperti sayur dan cabai seharusnya bisa langsung dibeli dari koperasi desa, bukan dari pasar kota.
“Tidak perlu ke Pasar Beringharjo. Harga di Kopdes lebih murah, dan langsung dari petani desa,” tambahnya.
