Sri Sultan HB X Dorong Transparansi Keuangan untuk Bangun Desa yang Berkeadaban

DIY, POPULI.ID – Di era pemerintahan modern, desa bukan lagi sekadar urusan administrasi di pinggiran. Oleh karena itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan bahwa transparansi keuangan adalah fondasi penting untuk membangun desa yang mandiri dan berkeadaban.

Gagasan ini ditegaskan Sri Sultan pada Seminar Nasional BPD se-Indonesia pada Rabu (7/8/2025) di Karaton Ballroom, Royal Ambarrukmo Hotel, Sleman. Lebih dari itu, desa adalah pusat pengetahuan lokal, ruang etika kolektif, dan subyek pembangunan. Oleh karena itu, tata kelola keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Sri Sultan menekankan bahwa digitalisasi keuangan desa melalui Siskeudes bukan sekadar soal administrasi, melainkan komitmen moral untuk membangun integritas birokrasi.

“Digitalisasi adalah instrumen keadaban birokrasi. Sistem keuangan berbasis digital memberi struktur pada niat baik dan disiplin pada wewenang lokal,” tegasnya dilansir dari laman Pemda DIY.

Lebih dari itu, Pemda DIY juga aktif membangun ekosistem digital desa yang tangguh. Sri Sultan menyebut bahwa seluruh kalurahan di DIY telah dilengkapi dengan informasi berbasis kode QR untuk mengakses potensi dan kanal komunikasi dengan perangkat desa. Integrasi antara Siskeudes dan Cash Management System (CMS) BPD, yang tidak hanya mempercepat proses pencairan dana desa, tetapi juga mempersempit ruang manipulasi serta memperluas transparansi dan efisiensi fiskal.

“Kalurahan di DIY sedang membangun desa mandiri dan berbasis budaya. Lewat barcode di papan petunjuk desa, warga dapat mengetahui potensi wilayah sekaligus menyampaikan pertanyaan langsung ke perangkat kalurahan. Ini bagian dari demokratisasi yang tidak hanya berhenti di pemilihan lurah, tapi juga menyentuh akuntabilitas sehari-hari,” jelasnya.

Untuk memastikan sistem tetap berjalan meski dalam kondisi darurat, Gubernur menyebut bahwa Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten/kota telah membangun kabel optik sebagai jalur alternatif komunikasi.

“HP Bapak kalau ada bencana alam juga tidak bisa jalan. Untuk itu kami membangun kabel optik agar sistem tetap bisa berfungsi. Saat ini desa sudah bisa terkoneksi, dan sekarang sedang kami arahkan ke tingkat padukuhan. Harapannya tahun ini semua bisa jalan,” ujarnya.

Upaya ini, menurut Gubernur, bukan hanya soal digitalisasi, melainkan bagian dari menumbuhkan partisipasi warga. Juga meningkatkan daya tahan desa terhadap krisis, dan memperkuat fondasi keuangan negara dari tingkat paling bawah.

“Masyarakat desa berhak memahami potensi desanya sendiri. Mereka tidak hanya jadi obyek kebijakan, tapi juga berhak terlibat. Bahkan kami sudah memulai penyusunan neraca desa yang wajib diumumkan ke publik setiap tahun,” tambahnya.

Sri Sultan berharap forum nasional seperti ini dapat menjadi ajang refleksi dan sinergi. Hal ini agar implementasi sistem digital desa benar-benar berjalan dengan integritas, kolaborasi, dan visi kebangsaan.

Sementara itu, Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, menegaskan bahwa transformasi tata kelola keuangan desa harus dijalankan dengan komitmen digitalisasi dan sinergi lintas sektor.

Mengangkat tema “Penguatan BPD SI dalam Implementasi Siskeudes untuk Mendukung Tata Kelola Keuangan Desa yang Akuntabel, Transparan, dan Partisipatif” serta dihadiri oleh perwakilan Kemendagri, Kemenkeu, OJK, BI, dan pemerintah daerah.

Agus menyampaikan apresiasi terhadap DIY sebagai daerah yang mampu menyelaraskan teknologi dan kearifan lokal. “Yogyakarta mengingatkan kita bahwa transformasi digital dan nilai budaya bisa berjalan beriringan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa BPD tidak hanya lembaga keuangan, tetapi juga katalisator pembangunan daerah. Perannya mencakup mendorong pertumbuhan ekonomi, pengelolaan kas daerah, dan menyumbang pendapatan asli daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, Asbanda mendukung penuh sistem digital seperti Siskeudes dan SIPD, yang telah diakselerasi melalui regulasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 serta Surat Edaran Nomor 130/736/SC Tahun 2020.

“BPD juga berkomitmen mendukung sistem keuangan desa yang dikembangkan Kemendagri. Sistem ini akan memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi di tingkat desa,” jelas Agus.

Asbanda mendukung penuh digitalisasi keuangan desa, termasuk implementasi Siskeudes dan SIPD, yang dipercepat melalui regulasi Kemendagri. Agus juga menyoroti pentingnya SP2D online sebagai tonggak elektronikasi transaksi pemda. Kerja sama Asbanda dengan Kemendagri serta seluruh BPD se-Indonesia sebagai langkah konkret digitalisasi fiskal.

Ia turut memaparkan kinerja BPD secara nasional per akhir 2024 Total aset Rp1.021,88 triliun, meningkat 3,7% YoY. Dana pihak ketiga Rp752,68 triliun, meningkat 3,06% YoY. Kredit disalurkan sebesar Rp658,6 triliun, meningkat 6,49% YoY. “Ini adalah hasil dari kerja keras dan kolaborasi seluruh insan BPD dan pemangku kepentingan,” ujarnya.