Ganjar Sebut Kepala Daerah Tak Harus Sevisi dengan Pemerintah Pusat untuk Bangun Wilayahnya

SLEMAN, POPULI.ID – Ganjar Pranowo menyorot soal langkah kepala daerah yang baru saja dilantik. Ia mengingatkan agar para pemangku kebijakan di daerah punya cara sendiri untuk membangun wilayahnya. Oleh karenanya mereka dituntut mampu berinovasi.

Mantan Gubernur Jawa Tengah Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023 tersebut menyampaikannya saat mengisi Ramadan Public Lecture (RPL) di Masjid Kampus UGM, Rabu (5/3/2025) malam dengan mengangkat tajuk “Langkah Strategis Peningkatan Kemandirian Daerah Untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi”.

Dalam pemaparannya, Ganjar menjelaskan bahwa seorang kepala daerah tak harus memiliki satu visi dengan pemerintah pusat. Sebab, menurutnya para gubernur, bupati dan wali kota justru lebih tahu soal kondisi daerahnya masing-masing. Bahkan memiliki cara sendiri untuk membangun daerah berdasarkan potensi daerahnya.

“Bagaimana cara membangun daerah, tahu soal kondisi daerah itu, dan mereka (rakyat) harus makmur. Saya kira itu yang mesti dipikirkan oleh kepala daerah,” jelasnya seperti dilansir dari laman UGM.

Menurut Ganjar, pentingnya inovasi-inovasi baru yang dikeluarkan oleh kepala daerah sesuai dengan potensi ekonomi daerah, sehingga membutuhkan data analisis yang cukup kuat untuk melihat potensi daerah dan tahu caranya agar daerah tersebut agar dapat maju dan berkembang.

Ia memberikan contoh, melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), masalah-masalah yang ada di daerah bisa diselesaikan dengan inovasi dari pengetahuan yang mahasiswa terapkan di masyarakat.

Menurutnya kepada daerah perlu mendengarkan inovasi-inovasi tersebut dengan baik.

“Sederhana, tapi bisa menyelesaikan persoalan. Itulah inovasi,” ujarnya.

Namun yang tidak kalah penting menurut Ganjar, Inovasi-inovasi kebijakan pembangunan harus saling berhubungan dengan pemerataan terutama mendorong pemerataan akses pendidikan untuk melahirkan inovasi-inovasi baru selanjutnya.

Di sisi lain, setiap kepala daerah harus jeli dan mampu melihat data potensi wilayahnya. Selanjutnya potensi tersebut dapat dikembangkan secara optimal dengan SDM yang mumpuni.

Selain itu, seorang pemimpin daerah juga harus mampu menerapkan kemajuan teknologi dan digitalisasi untuk mendorong efisiensi birokrasi di pemerintahan agar dapat berjalan secara efektif.

Ia mencontohkan aplikasi LaporGub yang terintegrasi misalnya, Gubernur tinggal memantau laporan-laporan dari masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Ganjar menegaskan pentingnya penerapan good governance dalam mempercepat kinerja pemerintah.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuka lapangan kerja dengan investasi yang memiliki kepastian hukum, lalu memastikan layanan mudah, murah, cepat.

“Sebagai seorang pemimpin, tentunya harus memastikan bahwa hal-hal tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.

Selain itu, ia pun menjelaskan pentingnya pemerintah pusat dan daerah untuk memberdayakan UMKM, salah satu caranya dengan pendampingan dan juga menyiapkan social safety net untuk mereka.

Intervensi pemerintah sangat penting dalam membantu UMKM bisa tumbuh dan berkembang.“Tanpa intervensi pemerintah, mereka akan tetap pada posisi yang sulit,” ucapnya.

Satu hal lagi, Ganjar berpesan agar pemerintah perlu membangun infrastruktur yang baik untuk mendukung kemandirian daerah.

Ia memberikan contoh dalam usaha pertanian misalnya, pemerintah perlu menyiapkan irigasi yang baik, bahkan memanfaatkan potensi lokal dari tanah yang kosong di daerah tersebut dengan bekerja sama dengan ahli-ahli dan juga akademisi dari kampus.

Namun dalam menjalankan roda pemerintahan, seorang kepala daerah harus mampu memegang integritas yang kuat “Kalau teman-teman jadi kepala daerah, majukan daerah itu dengan integritas,” tukasnya.