JAKARTA, POPULI.ID – Dalam lanskap politik global, berbagai sistem pemerintahan mewarnai perjalanan sejarah dunia. Salah satunya adalah otoritarianisme, sebuah sistem pemerintahan yang kerap menjadi sorotan karena karakteristiknya yang kontras dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Pengertian Otoritarianisme
Istilah otoritarianisme berasal dari bahasa Inggris authoritarian. Kata ini berakar dari bahasa Latin auctoritas yang berarti pengaruh, kuasa, wibawa, dan otoritas.
Otoritarianisme merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada satu individu atau kelompok kecil. Kebebasan individu sangat dibatasi dan negara memiliki kontrol yang kuat terhadap warganya.
Mengutip buku Menelusuri Akar Otoritarianisme (2007), dijelaskan bahwa otoritarianisme adalah bentuk pemerintahan yang menekankan pada kekuasaan negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu.
Ciri-ciri Otoritarianisme
1. Struktur kekuasaan sangat terkonsentrasi dan terpusat.
2. Kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berserikat sangat dibatasi.
3. Tidak adanya pemilihan umum yang bebas dan adil.
4. Kepentingan negara dianggap lebih tinggi daripada hak-hak individu. Negara memiliki hak untuk mengatur dan mengintervensi kehidupan warga negara demi kepentingan yang didefinisikan oleh penguasa.
5. Sistem hukum sering digunakan sebagai alat untuk menindas oposisi dan mempertahankan kekuasaan.
6. Penggunaan kekerasan dan intimidasi. Rezim otoriter sering menggunakan kekerasan, ancaman, dan intimidasi untuk membungkam kritik dan mempertahankan kekuasaan.
7. Ideologi yang mendominasi. Beberapa rezim otoriter memiliki ideologi resmi yang dipaksakan kepada masyarakat, meskipun ini tidak selalu menjadi ciri utama.
Dampak Otoritarianisme
1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pembatasan kebebasan sipil dan penggunaan kekerasan sering kali berujung pada pelanggaran HAM, seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembungkaman pendapat.
2. Adanya ketidakstabilan politik. Meskipun awalnya terlihat stabil karena kontrol yang kuat, rezim otoriter rentan terhadap ketidakstabilan.
3. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela. Kekuasaan yang terpusat dan kurangnya pengawasan membuka peluang besar terjadinya KKN.
4. Kesenjangan sosial karena kebijakan yang tidak akuntabel dan cenderung menguntungkan kelompok penguasa.
5. Menghambat perkembangan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi politik masyarakat.
Contoh Negara dengan Otoritarianisme
Sepanjang sejarah, berbagai negara telah mengalami periode otoritarianisme dengan berbagai bentuk dan karakteristik.
1. Uni Soviet di bawah Stalin merupakan contoh ekstrem otoritarianisme dengan kontrol negara yang sangat kuat dan penindasan brutal terhadap oposisi.
2. Jerman Nazi di bawah Hitler. Rezim fasis yang otoriter dengan ideologi rasis dan ekspansionis, bertanggung jawab atas Perang Dunia II dan Holocaust.
3. Chile di bawah Pinochet. Kediktatoran militer yang berkuasa melalui kudeta dan melakukan pelanggaran HAM berat.
4. Beberapa negara di Timur Tengah memiliki sistem pemerintahan otoriter dengan pembatasan partisipasi politik dan kebebasan sipil.