SLEMAN, POPULI.ID – Sidang perdana perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Jokowi, di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berlangsung Kamis (22/5/2025), harus ditunda.
Penundaan dilakukan karena kehadiran pihak ketiga yang ingin turut serta dalam perkara belum melengkapi dokumen administratif.
Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Cahyono tersebut dibuka dengan pemeriksaan identitas dan dokumen para pihak. Komardin, sebagai pihak penggugat, dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
Sementara pihak tergugat yang terdiri dari Rektor dan jajaran pimpinan Universitas Gadjah Mada (UGM) serta mantan dosen pembimbing Jokowi, hadir melalui kuasa hukum masing-masing, yakni Ariyanto dan Zahru Arqom.
Perhatian hakim kemudian tertuju pada dua orang yang duduk di barisan penggugat, yakni Muhammad Taufiq—pengacara asal Solo yang juga menggugat keabsahan ijazah Jokowi di PN Solo—dan Andika Dian Prasetyo.
Taufiq menyampaikan bahwa dirinya hadir sebagai pihak ketiga yang mendukung Komardin, namun mengakui belum mengajukan surat permohonan resmi untuk intervensi (voeging).
Ketua Majelis Hakim menegaskan bahwa kehadiran pihak ketiga tanpa kelengkapan administrasi belum dapat diterima dalam persidangan. Taufiq pun diminta untuk melengkapi berkas permohonannya terlebih dahulu sebelum bisa mengikuti jalannya sidang.
“Persidangan hari ini kami nyatakan cukup dan akan dilanjutkan kembali pada Rabu, 28 Mei, dengan agenda pengajuan permohonan dari pihak intervensi,” ujar Cahyono dalam sidang.
Zahru Arqom, kuasa hukum salah satu tergugat, menyampaikan keberatannya atas kehadiran Taufiq yang belum mengantongi status resmi di persidangan.
Ia menekankan pentingnya prosedur agar posisi hukum pihak ketiga—baik sebagai pendukung salah satu pihak (voeging) maupun netral (tussenkomst)—jelas sebelum terlibat dalam perkara.
“Beliau sudah duduk dalam ruang sidang tanpa permohonan resmi. Seharusnya berkas permohonan masuk terlebih dahulu, baru kemudian bisa dipanggil dan diperiksa,” ucap Arqom.
Menanggapi dinamika tersebut, Majelis Hakim menawarkan opsi mediasi kepada kedua pihak. Komardin menyatakan kesediaannya menjalani proses mediasi, sementara pihak tergugat memilih menunda dan menunggu kejelasan status pihak ketiga terlebih dahulu. Usulan tersebut kemudian disetujui hakim.
Selain itu, para pihak diingatkan untuk menandatangani pakta integritas, yang salah satu poinnya adalah larangan menghubungi hakim demi menjaga independensi dan objektivitas jalannya proses hukum.
“Waktu mediasi diberikan satu bulan, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 15 hari. Persidangan akan dilanjutkan pada Rabu, 28 Mei, untuk agenda permohonan pihak intervensi,” tutur Hakim Cahyono.
Usai persidangan, Komardin menegaskan komitmennya mengikuti seluruh tahapan hukum hingga perkara selesai. Ia menilai penting untuk menuntaskan perkara ini sesuai prosedur.
“Apa pun hasil mediasi nanti, kami akan jalani. Bagi saya, perkara ini harus diselesaikan sampai tuntas,” ujarnya.
