BANTUL, POPULI.ID – Wacana pemerintah terkait penghapusan sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan menuai beragam tanggapan.
Dosen Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Endro Dwi Hatmanto, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara hati-hati dan proporsional.
Ia mengakui bahwa evaluasi terhadap prodi memang diperlukan agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja. Namun, ia menolak apabila penghapusan prodi hanya didasarkan pada tingkat serapan lulusan di pasar kerja.
“Pendidikan tinggi tidak boleh direduksi hanya menjadi pabrik tenaga kerja,” tegasnya, sebagaimana dilansir dari laman UMY, Senin (4/5/2026).
Menurut Endro, perguruan tinggi memiliki mandat yang lebih luas, yakni mengembangkan ilmu pengetahuan, membangun nalar kritis, serta menjaga nilai kemanusiaan dan kebudayaan. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan tidak dapat semata-mata berbasis logika ekonomi.
Perlu Audit dan Redesign Kurikulum
Ia menyarankan agar langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah melakukan audit relevansi prodi secara menyeluruh. Proses ini kemudian dapat dilanjutkan dengan redesign kurikulum, penguatan profil lulusan, serta integrasi kompetensi baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
Selain itu, kolaborasi dengan dunia industri dan pelaksanaan tracer study yang komprehensif juga dinilai penting untuk memastikan relevansi lulusan. Menurutnya, penutupan prodi seharusnya menjadi opsi terakhir setelah berbagai upaya perbaikan dilakukan.
Ia mengibaratkan kebijakan tersebut seperti memperbaiki rumah. “Jangan terburu-buru merobohkan rumah jika yang bermasalah adalah tata ruangnya,” ujarnya.
Kebijakan Harus Berbasis Keilmuan
Lebih lanjut, Endro menekankan pentingnya pendekatan berbasis keilmuan dalam pengambilan kebijakan pendidikan, seperti melalui analisis kebutuhan (needs analysis) dan analisis lingkungan (environmental analysis). Ia juga mengingatkan bahwa perubahan dalam dunia pendidikan harus tetap memperhatikan stabilitas sistem dan keberlanjutan pengembangan akademik.
“Jika kebijakan tidak berbasis keilmuan, justru berisiko merusak ekosistem pendidikan itu sendiri,” tambahnya.
Melalui pandangannya, ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih komprehensif dalam menata pendidikan tinggi, sehingga tetap relevan tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental pendidikan.
