JAKARTA, POPULI.ID – Pakar hukum dan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, memberikan respons tajam terhadap istilah “Inflasi Pengamat” yang belakangan ini dilemparkan pihak Istana untuk menyentil para kritikus pemerintah.
Bukannya sepakat, Mahfud justru menilai fenomena “inflasi” atau kelebihan jumlah tersebut sebenarnya juga terjadi di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri dalam bentuk “Inflasi Jabatan.”
Mahfud MD menilai bahwa bertambahnya jumlah pengamat adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun ia justru menyoroti adanya fenomena orang-orang yang menduduki jabatan tanpa kompetensi yang memadai.
“Sama juga kalau kita mengatakan sekarang nih inflasi pejabat, inflasi jabatan. Itu orang yang tidak menguasai jabatannya, kira-kira gitu ya,” ujar Mahfud dalam siniar di kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Rabu (15/4/2026).
Ia juga menambahkan bahwa “inflasi” ini tidak hanya datang dari sisi pengamat yang kritis, tetapi juga dari pihak yang mendukung pemerintah secara membabi buta tanpa dasar data yang kuat.
Mahfud bahkan menyinggung keberadaan kelompok yang ia sebut sebagai “Intelektual Tukang”, yakni individu yang membuat hasil penelitian atau pengamatan karena pesanan politik atau bayaran tertentu.
“Pengamat-pengamat yang mendukung habis-habisan yang juga merupakan inflasi juga banyak, asal ngomong gitu,” katanya.
Alih-alih meributkan kuantitas atau jumlah pengamat yang muncul di ruang publik, Mahfud menyarankan pemerintah untuk lebih fokus pada kualitas dan substansi kritik yang disampaikan.
Menurutnya, pemerintah harus mampu memilah pengamat yang memiliki kredibilitas dan rekam jejak (track record) yang jelas di bidang penelitian maupun kerja sosial.
“Kalau memang pengamatnya banyak yang tidak punya data, cari yang punya data yang kredibel. Diambil saja pendapatnya seperti apa sih gitu, lalu itu dijadikan dasar kalau mau memperbaiki,” jelas Mahfud.
Mahfud juga membagikan pengalamannya saat masih menjabat di pemerintahan. Ia justru merasa terbantu dengan suara-suara keras dari masyarakat sipil karena hal tersebut menjadi alat kontrol agar pejabat tidak hanya sekadar menikmati fasilitas jabatan.
“Saya dulu kan rutin ngajak masyarakat sipil ke kantor saya, ngomong, kritik saya. Karena kalau Anda diam saja, saya tidak bisa kerja secara bagus, hanya menikmati saja jabatan,” tegasnya.
Polemik ini sendiri berawal dari pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menyoroti derasnya opini publik yang dianggapnya tidak berbasis data akurat.
Teddy menggunakan istilah “Inflasi Pengamat” untuk menggambarkan fenomena munculnya individu yang mendadak menjadi pengamat tanpa latar belakang keilmuan yang relevan.
“Sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat,” kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan.
Ia mencontohkan adanya pihak yang berkomentar soal beras atau militer, namun latar belakangnya tidak sesuai dengan bidang tersebut sehingga datanya sering kali keliru.
Teddy juga mengklaim bahwa upaya para pengamat ini untuk memengaruhi opini publik sebenarnya sudah terjadi sejak sebelum Presiden Prabowo Subianto menjabat. Namun, ia menegaskan bahwa masyarakat tetap memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah.
“Faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi ya,” ucap Teddy.
Meskipun melontarkan sindiran tersebut, Teddy menyatakan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik selama disampaikan secara konstruktif dan tidak menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat.
